PENAJAM – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan kritik terbuka terhadap Otorita IKN dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah se-Kaltim di Kantor Otorita IKN, Penajam Paser Utara, Rabu (16/04/2025). Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Otorita IKN dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menyoroti dua isu utama: sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Otorita IKN yang dinilai tertutup dan minimnya partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan ibu kota baru.
“Penerimaan ASN di bawah naungan Otorita dilakukan langsung oleh Kepala Otorita tanpa melalui seleksi nasional seperti di wilayah otonom. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat Kaltim mengenai keterbukaan dan penerapan asas meritokrasi,” ujar Hamas.
Ia menegaskan, proses seleksi tidak transparan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap IKN sebagai proyek strategis nasional. Ia mendorong sistem rekrutmen yang adil dan kompetitif untuk menjamin kapasitas serta integritas ASN terpilih.
Hamas juga mengkritik keterlibatan warga lokal yang masih terbatas. “Pendekatan yang digunakan masih top-down. Keterlibatan masyarakat adat seperti Dayak, Kutai, dan Paser belum maksimal, padahal mereka bagian tak terpisahkan dari identitas Kaltim,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah pusat dan Otorita IKN membuka ruang partisipasi lebih luas bagi masyarakat lokal. Tujuannya, memastikan pembangunan IKN inklusif dan tidak elitis.
“Kami tidak ingin IKN menjadi simbol eksklusivitas. Pembangunan ini harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan sejalan dengan nilai kearifan lokal,” tambahnya.
Di sisi lain, Hamas mengingatkan pentingnya konsistensi visi IKN sebagai kota hijau dan cerdas. “Wilayah IKN merupakan kawasan hutan tropis habitat satwa endemik. Komitmen pelestarian lingkungan harus dikedepankan,” tandasnya.
Rapat ini menjadi momentum evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan Otorita IKN untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan.
Baca juga:
