SAMARINDA — Pemerataan infrastruktur di Kalimantan Timur, khususnya wilayah Kutai Kartanegara (Kukar), membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, yang menegaskan bahwa koordinasi lintas tingkat pemerintahan menjadi kunci dalam mengatasi kendala geografis dan mempercepat pembangunan.
Firnadi menekankan bahwa meskipun anggota DPRD memiliki basis kewenangan di daerah pemilihannya masing-masing, pihaknya tetap berkomitmen mendorong pembangunan di seluruh wilayah Kaltim melalui berbagai instrumen, salah satunya bantuan keuangan provinsi ke kabupaten.
“Kukar memang punya APBD besar, hampir mendekati APBD provinsi, tapi tantangan lapangannya juga tidak ringan. Bantuan keuangan tetap kami dorong agar pembangunan tidak berhenti,” ujarnya di Samarinda, 25 April 2025.
Ia juga menyoroti kondisi geografis Kukar yang luas dan beragam, mulai dari wilayah daratan hingga kawasan perairan. Menurutnya, banyak daerah di Kukar yang masih minim akses terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan dan fasilitas umum lainnya.
Firnadi menegaskan pentingnya melihat kebutuhan riil di setiap kecamatan, bukan hanya berdasarkan jumlah anggaran. Ia siap menjembatani kebutuhan itu melalui kolaborasi intensif antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kukar agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran.
“Koordinasi lintas level pemerintahan harus terus diperkuat agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, pembangunan infrastruktur yang merata akan berdampak besar terhadap kemajuan sektor ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan di wilayah Kukar.
Oleh karena itu, DPRD Kaltim terus berkomitmen pada percepatan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Baca juga:
- DPRD Kaltim Soroti Perluasan Dukungan untuk Perempuan UMKM di Daerah Perbatasan
- Agusriansyah Dorong Modernisasi Pertanian di Kutim, Targetkan 12.000 Hektare Lahan Baru pada 2025
- Sapto Dorong Pengelolaan Sampah Terstandar dan Edukasi Masyarakat di Samarinda