SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Hal itu disampaikannya usai menerima kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Choiri Fauzi, di Samarinda, Sabtu (10/5/2025).
Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menekankan pentingnya menempatkan perempuan dan anak sebagai pilar utama dalam pembangunan daerah. Menurutnya, keberpihakan terhadap kelompok rentan bukan sekadar isu sosial, tetapi mencerminkan kualitas kepemimpinan dan kematangan daerah dalam menjamin keadilan.
“Jika kita bicara soal pembangunan berkelanjutan, maka jangan lupakan bahwa anak dan perempuan adalah pilarnya. Mereka adalah fondasi yang akan menentukan masa depan daerah ini,” tegas Hamas.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menyusun regulasi yang melindungi hak anak dan memperluas partisipasi perempuan dalam pembangunan.
Melalui fungsi legislasi dan penganggaran, DPRD akan memastikan bahwa kebijakan daerah dan alokasi anggaran selaras dengan prinsip perlindungan dan pemberdayaan. Termasuk dalam hal pengawasan terhadap program-program yang berjalan di lapangan.
“Kita tidak ingin hanya berhenti pada tataran wacana. Perlu kerja nyata, termasuk membangun ekosistem yang ramah anak dan memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan,” katanya.
Hamas juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap tantangan daerah dalam isu perempuan dan anak. Ia menyebut kunjungan Menteri PPPA sebagai momentum strategis untuk memperkuat komitmen lintas sektor.
“Kami akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan langkah konkret, agar Kaltim bisa menjadi provinsi yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial,” pungkasnya.
Baca juga :
