SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Provinsi segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pengembalian aktivitas SMA Negeri 10 Samarinda ke lokasi asal di Jalan H.A.M. Rifaddin, Samarinda Seberang. Hal ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kaltim pada Senin (19/5/2025).
RDP yang dipimpin Sekretaris Komisi IV Muhammad Darlis Pattalongi itu turut dihadiri Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya menindaklanjuti putusan MA dan memulai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025 untuk kelas 10 di lokasi asli SMAN 10. “Sekitar 12 hektare aset provinsi telah dialokasikan untuk sekolah ini. Kami minta PPDB dilaksanakan di lokasi tersebut,” ujarnya.
Ia juga mendesak Pemprov untuk mengamankan aset dan menanyakan siapa yang akan mengeksekusi putusan hukum tersebut.
Senada, Wakil Ketua Komisi IV Andi Satya Adi Saputra menilai kembalinya SMAN 10 ke Samarinda Seberang penting, mengingat keterbatasan jumlah sekolah di wilayah seperti Loa Janan Ilir dan Palaran.
Sementara itu, Sekda Kaltim Sri Wahyuni menyebut Pemprov serius menata aset dan mendukung pengembalian SMAN 10. Ia juga menyampaikan bahwa lokasi tersebut akan digunakan bersama untuk SMA Negeri Taruna Borneo.
Darlis menambahkan, meski putusan MA harus dijalankan, peran Yayasan Melati sebagai pihak yang membangun sejarah awal SMAN 10 tetap perlu dihargai. “Kami titip agar Yayasan Melati tidak dirugikan. Siswa mereka juga harus tetap bisa belajar tanpa hambatan,” pungkasnya.
Baca juga :
