SAMARINDA – Isu keterbatasan sekolah negeri kembali mencuat dalam pertemuan Komisi IV DPRD Kaltim dengan Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Kamis (10/7/2025). Kunjungan kerja tersebut menyoroti peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam memastikan akses pendidikan menengah yang merata, khususnya di Kutim.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan pengelolaan SMA, SMK, dan SLB memang berada di ranah provinsi. “Permasalahan yang disampaikan teman-teman dari Kutim sangat relevan. Akses ke sekolah menengah memang menjadi tanggung jawab provinsi, sehingga harus ada solusi yang cepat dan terarah,” ujarnya.
Darlis juga menyoroti pola pikir masyarakat yang masih menempatkan sekolah negeri sebagai tujuan utama, sementara sekolah swasta kerap dipandang sebelah mata. Padahal, sekolah swasta juga mendapat dukungan pemerintah melalui BOSNAS dan BOSDA. “Kalau semua siswa berebut masuk sekolah negeri, persoalan daya tampung pasti muncul setiap tahun. Padahal, sekolah swasta juga bisa menjadi alternatif dengan kualitas yang tidak kalah,” jelasnya.
Ia mencontohkan beberapa sekolah swasta di Kutim, termasuk Muhammadiyah, yang justru kekurangan murid. Menurutnya, perlu ada upaya serius mengubah pola pikir masyarakat agar lebih terbuka terhadap pilihan tersebut.
Selain dukungan swasta, Pemprov Kaltim juga tengah menyiapkan langkah strategis berupa pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di kawasan padat penduduk, seperti Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, serta penambahan ruang belajar di sekolah yang sudah ada. “Pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas akan jadi langkah nyata Pemprov dalam menjawab kebutuhan pendidikan di Kutim. Namun, kita juga harus memastikan kebijakan penambahan jumlah siswa per kelas tidak justru mematikan sekolah swasta,” tandasnya.
Pertemuan itu diakhiri dengan komitmen DPRD Kaltim dan DPRD Kutim untuk terus mengawal pemerataan pendidikan, agar setiap anak di Kutai Timur mendapat kesempatan yang sama menempuh pendidikan menengah.
Baca juga :
