SAMARINDA — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, kembali menegaskan komitmennya terhadap isu-isu sosial yang masih membelit Benua Etam. Dalam program Dialog Publika TVRI Kaltim, Kamis (8/5/2025), Ananda menyoroti bahwa data statistik kemiskinan belum tentu merepresentasikan kondisi nyata di lapangan.
Dialog bertema “Antara Statistik Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial” itu turut menghadirkan narasumber lain seperti Kristiningsih dari Dinas Sosial Kaltim, Ely Uswatun dari BPS Kaltim, serta akademisi Universitas Mulawarman, Muhammad Arifin.
Ananda menilai, data statistik hanyalah alat ukur awal. Menurutnya, penanganan kemiskinan menuntut pendekatan empatik dan pemahaman kontekstual terhadap kehidupan masyarakat rentan.
“Kita tidak bisa hanya terpaku pada grafik menurun. Yang lebih penting adalah sejauh mana program benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” ujar Ananda.
Ia mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan versi BPS, namun mengingatkan agar capaian itu tidak membuat pemangku kebijakan lengah. DPRD Kaltim, katanya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar anggaran penanggulangan kemiskinan benar-benar efektif dan berdampak langsung.
“Setiap kebijakan harus berpihak pada masyarakat yang hidup dalam keterbatasan, bukan sekadar menghabiskan anggaran,” tambahnya.
Menanggapi target pemerintah pusat untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar satu persen, Ananda menyebut tantangan tersebut tidak bisa dianggap ringan.
“Target ini menuntut kolaborasi menyeluruh dari semua pihak—eksekutif, legislatif, dan masyarakat,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan arah dan komitmen dalam menangani kemiskinan secara lebih substantif.
“Jangan berjalan sendiri-sendiri. Kita perlu langkah bersama yang menyentuh akar persoalan sosial kita,” tutupnya.
Baca juga :
