SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, mendorong kolaborasi strategis antara SMK dan industri. Hal ini disampaikan untuk menjawab tingginya angka pengangguran lulusan vokasi di daerah tersebut.
Menurutnya, ketidaksesuaian kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan industri menjadi akar masalah. Minimnya fasilitas praktik dan workshop di sekolah turut memperparah kondisi ini.
“Persoalan utama ada pada kompetensi lulusan yang belum sejalan dengan standar industri. Banyak SMK masih kekurangan fasilitas praktik dan ruang workshop yang memadai,” ujarnya, Rabu (17/4/2025).
Ia menyebut, kerja sama antara SMK dan sektor industri selama ini belum terstruktur. Kurikulum pendidikan vokasi dinilai kurang adaptif terhadap dinamika pasar kerja.
“Diperlukan nota kesepahaman antara Dinas Pendidikan dan pelaku industri, yang secara spesifik mencantumkan kebutuhan tenaga kerja. Dengan begitu, sekolah bisa menyusun pelatihan sesuai kebutuhan riil,” tegasnya.
Agusriansyah menekankan, pemerintah perlu mempercepat realisasi program kemitraan berkelanjutan. Selain memperbanyak fasilitas praktik, sinergi ini diharapkan memberi manfaat bagi kedua pihak.
“Perusahaan bisa mendapatkan SDM siap pakai, sedangkan siswa memperoleh pengalaman dan kompetensi yang relevan. Ini win-win solution,” jelasnya.
Ia mengingatkan, pendidikan vokasi harus menjadi ujung tombak penekan pengangguran. Tanpa intervensi konkret, lulusan SMK akan terus kalah bersaing di dunia kerja.
“Sudah saatnya kita serius membenahi pendidikan vokasi agar bisa menjawab tantangan ketenagakerjaan ke depan,” pungkasnya.
Data Kementerian Ketenagakerjaan (2024) mencatat, 23% pengangguran di Kaltim berasal dari lulusan SMK. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional (18%).
Komisi IV DPRD Kaltim menyatakan, pihaknya akan mengadvokasi peningkatan anggaran pendidikan vokasi di APBD 2026. Rencana ini meliputi pembangunan 10 workshop baru di SMK prioritas.
Baca juga:
