Oleh: Djoko Setijowarno
(Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia)
Transportasi umum sejatinya adalah kebutuhan dasar warga yang wajib dipenuhi negara. Urgensinya kian nyata dan manfaatnya semakin terasa, terutama saat dunia dihantam krisis energi global.
Krisis energi yang melanda mayoritas negara saat ini merupakan dampak langsung dari eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Jika menelaah dinamika global, negara-negara dengan sistem transportasi umum yang buruk cenderung mengambil langkah reaktif untuk membatasi konsumsi BBM.
Pakistan, misalnya, memangkas hari kerja menjadi empat hari seminggu dan memotong tunjangan BBM dinas sebesar 50 persen. Mesir menaikkan harga BBM secara bertahap hingga 30 persen. India memperketat pengendalian gas serta mengurangi subsidi energi. Sementara itu, Thailand, Vietnam, dan Filipina mengimbau skema bekerja dari rumah (work from home) hingga pengurangan konsumsi energi di lembaga pemerintah sebanyak 10–20 persen.
Sebaliknya, negara dengan sistem transportasi publik mapan menerapkan strategi yang lebih progresif. Korea Selatan melakukan penyesuaian harga domestik secara dinamis, sedangkan Jepang siap melepas cadangan minyak demi menjaga stabilitas. Bahkan, Australia melangkah lebih jauh dengan menggratiskan layanan angkutan umum guna mendorong peralihan moda (modal shift) secara masif.
Respons Indonesia dan Tantangan Daerah
Pemerintah Indonesia menetapkan delapan kebijakan hemat energi sebagai respons terhadap dinamika global. Salah satunya adalah efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen—kecuali untuk operasional tertentu dan kendaraan listrik. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga didorong beralih ke transportasi publik.
Namun, hingga kini hanya sistem transportasi umum di Jakarta yang dianggap mumpuni, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini terbukti melalui kebijakan wajib transportasi umum bagi ASN Pemprov DKI Jakarta setiap hari Rabu. Sebaliknya, meski 42 pemerintah daerah (pemda) lain mulai mengoperasikan transportasi modern, keberadaannya belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk mobilitas harian warga.
Indonesia dinilai terlambat mengantisipasi krisis transportasi umum, dan dampaknya cukup fatal. Di banyak kota, fasilitas angkutan publik seolah dibiarkan hilang. Kalaupun bertahan, armadanya beroperasi seadanya, sekadar menunggu waktu hingga benar-benar tidak layak jalan.
Program “Teman Bus” yang diinisiasi Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub sejak 2020 kini menghadapi tantangan serius akibat pemangkasan anggaran. Target RPJMN 2025–2029 yang hanya mencakup 10 kota menunjukkan penurunan ambisi. Hingga kini, baru Trans Manado yang terealisasi, sementara ketidakpastian jadwal di kota lain mencerminkan lemahnya komitmen keberlanjutan program stimulan ini.
Revisi Regulasi dan Efisiensi Anggaran
Kementerian Perhubungan perlu meningkatkan anggaran pembenahan angkutan umum setiap tahunnya bagi 514 kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri perlu segera merevisi Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda.
Fokus utamanya adalah meninjau kembali urgensi kendaraan dinas bagi setiap kepala dinas atau badan. Kebijakan ini berpotensi memicu pemborosan dan kontraproduktif dengan prinsip hemat energi. Sebagai alternatif, pemberian tunjangan transportasi jauh lebih efektif mengingat sebagian besar pejabat telah memiliki kendaraan pribadi.
Mobilitas Aktif: Bukan Sekadar Tren
Kebijakan bersepeda ke kantor mulai diterapkan di beberapa daerah, namun langkah ini menyimpan risiko besar karena mayoritas kota di Indonesia belum dirancang untuk mengakomodasi pesepeda. Tanpa jalur khusus yang terproteksi, potensi kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor akan meningkat tajam. Begitu pula dengan pejalan kaki; jaringan jalan kita masih minim fasilitas pedestrian memadai, sehingga integrasi mobilitas aktif ini terkesan dipaksakan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Statistik Komuter Jabodetabek 2023 mencatat hanya 1,4 persen atau sekitar 61.650 orang yang menggunakan sepeda atau berjalan kaki sebagai moda transportasi (Kompas, 2/4/2026). Minimnya angka ini berakar pada belum terpenuhinya standar keamanan dan kenyamanan. Hambatan utama seperti jarak tempuh yang jauh dan durasi perjalanan yang tidak efisien akibat kemacetan membuat ekosistem mobilitas aktif sulit tercipta.
Menyegerakan Elektrifikasi dan Audit APBD
Momentum penguatan transportasi umum di daerah mulai menemui titik terang. Beberapa pemda terbukti mampu membiayai operasional transportasi modern secara mandiri melalui APBD. Inisiatif ini patut diapresiasi sebagai langkah memprioritaskan mobilitas publik di atas belanja kendaraan dinas.
Sudah saatnya dilakukan audit orientasi anggaran di tingkat kabupaten dan kota yang sering kali melenceng dari kebutuhan riil masyarakat. Layanan transportasi umum yang andal adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Alokasi APBD seharusnya tidak lagi terserap untuk belanja penunjang birokrasi yang berlebihan, melainkan dikembalikan fungsinya untuk menjamin mobilitas warga.
Transportasi umum bukan sekadar sarana berpindah tempat, melainkan urat nadi perekonomian dan instrumen keadilan sosial. Keberadaannya menjamin efisiensi ekonomi, penghematan biaya hidup, hingga menjadi pilar ketahanan energi.
Pemerintah perlu mempercepat elektrifikasi transportasi publik yang mencakup wilayah perkotaan, perdesaan, kawasan transmigrasi, hingga daerah 3TP (Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman). Dengan jangkauan menyeluruh, transisi energi dapat menjadi katalisator pemerataan aksesibilitas yang inklusif, bukan sekadar modernisasi sarana semata.
