BALIKPAPAN – Sebanyak 18 Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balikpapan resmi dihentikan sementara (suspensi). Langkah tegas ini diambil menyusul temuan pelanggaran serius terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memicu bau tak sedap dan polusi lingkungan.
Penutupan sementara ini merujuk pada surat Direktorat Pemantauan dan Pengawasan tertanggal 31 Maret 2026. Selain operasional dihentikan, penyaluran dana bantuan pemerintah ke dapur MBG yang terdampak juga dibekukan sementara hingga seluruh persyaratan teknis dipenuhi.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengungkapkan bahwa pelanggaran utama terletak pada pembuangan limbah sisa pencucian yang dialirkan langsung ke selokan warga tanpa proses filtrasi. Kondisi ini dinilai melanggar aturan lingkungan hidup dan merugikan masyarakat sekitar.
“Kondisi IPAL-nya memang perlu atensi. Limbah dibuang ke saluran umum dan memicu polusi bau. Kami akan bekerja sama dengan kementerian terkait untuk menyiapkan standarisasi, terutama bagi dapur yang berlokasi di ruko atau rumah dengan lahan terbatas,” ujar Bagus, Senin (13/4/2026).
Suspensi ini berdampak cukup luas. Dari 21 unit SPPG yang sempat beroperasi di Balikpapan, 18 di antaranya harus berhenti beroperasi. Hal ini juga menyebabkan sekitar 40 hingga 50 relawan di setiap unit terpaksa berhenti bekerja untuk sementara waktu.
Puluhan Sekolah Terdampak
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Irfan Taufik, menjelaskan bahwa penghentian operasional 18 unit SPPG ini berdampak langsung pada 36 hingga 54 sekolah. Akibatnya, ribuan siswa di Balikpapan dipastikan tidak mendapatkan jatah makan siang gratis dalam waktu dekat.
“Meski terdampak, saya rasa momennya tepat karena siswa SD dan SMP akan menghadapi tes kompetensi akademik dalam 10 hingga 15 hari ke depan. Penyetopan ini penting untuk perbaikan manajemen dan peningkatan kualitas layanan ke depan,” kata Irfan.
Respons DLH Balikpapan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menyayangkan minimnya koordinasi dari pengelola SPPG sejak awal berdiri. Hingga saat ini, baru tujuh unit yang melaporkan kendala IPAL mereka ke DLH pasca-tindakan suspensi.
Sudirman menegaskan bahwa setiap unit usaha atau perkantoran wajib memiliki Persetujuan Teknis (Pertek) terkait pengolahan limbah. Terkait polemik dapur MBG, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencari solusi teknis.
“Ada arahan dari Kementerian LH untuk pengecualian terhadap dapur SPPG. Kami sudah turun ke lapangan untuk mengecek dapur yang melapor, serta memberikan surat keterangan dan arahan teknis agar IPAL mereka segera memenuhi standar,” pungkas Sudirman.
