JAKARTA – Eksploitasi seksual anak (child sexual exploitation/CSE) kian mengkhawatirkan di Indonesia. Laporan National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) tahun 2024 mencatat 1.450.403 laporan terkait kejahatan ini di Indonesia. Data tersebut diperkuat temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap 24.000 anak berusia 10–18 tahun terjerat prostitusi dengan nilai transaksi mencapai Rp127 miliar.
Situasi ini mendorong PPATK memimpin penyusunan kajian regional dalam Financial Intelligence Consultative Group (FICG). Kajian menghasilkan indikator transaksi keuangan mencurigakan yang terkait eksploitasi seksual anak, dengan kontribusi negara-negara Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Jepang, hingga kawasan Pasifik. Rekomendasinya menegaskan pendekatan follow the money sebagai strategi kunci memutus praktik kejahatan ini.
Sebagai tindak lanjut, diseminasi kajian digelar melalui forum bertajuk “Multistakeholder Dialogue on Follow the Money: Unmasking Child Sexual Exploitation through Financial Transactions” pada 2 Oktober 2025 di Jakarta. Forum ini mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk memperkuat komitmen melawan eksploitasi seksual anak.
PPATK: Ikuti Aliran Dana untuk Bongkar Kejahatan
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan anak-anak merupakan kelompok paling rentan menjadi korban eksploitasi seksual. Ia menekankan, tindak kejahatan ini tidak hanya menimbulkan trauma mendalam, tetapi juga kerap melibatkan jaringan lintas batas yang berorientasi finansial.
“Karena itulah, follow the money adalah kunci untuk memutus mata rantai kejahatan ini,” tegas Ivan.
Wamenkomdig RI: Perlindungan Anak di Ruang Digital Jadi Prioritas
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, mengingatkan pentingnya perlindungan anak di ruang daring. Menurutnya, perkembangan kecerdasan buatan tak terkendali memunculkan ancaman baru, termasuk layanan pornografi sintetis hingga nudifying services. Pada Juli 2024, lebih dari 3.500 gambar kekerasan seksual anak ditemukan di forum dark web.
“Literasi digital menjadi pekerjaan kita bersama, sekaligus membangun komitmen karena kejahatan ini berdampak amat merusak bagi generasi penerus,” ujarnya.
Kolaborasi Multi-Pihak Perkuat Strategi
Forum ini menghadirkan Ketua KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah; Direktur Analisis dan Pemeriksaan II PPATK, M. Shalehuddin Akbar; Kanit Direktorat PPA PPO Bareskrim Polri, AKBP Dwi Astuti; Deputy Head of Office and AML/CFT Adviser UNODC, Zoe Anderton; serta Illicit Finance Policy British High Commission Singapore, Bartholomew Oram. Direktur Strategi dan Kerja Sama Internasional PPATK, Diana Soraya Noor, juga memaparkan indikator transaksi keuangan sebagai instrumen penting dalam pendekatan follow the money.
Rekomendasi strategis dari forum ini menegaskan komitmen bersama melindungi anak tanpa batas sektoral, sekaligus menutup ruang bagi pelaku kejahatan melalui jalur transaksi keuangan. Forum dihadiri ratusan peserta, baik luring maupun daring, terdiri atas perbankan, penyedia layanan finansial, lembaga penegak hukum, regulator, kementerian/lembaga terkait, duta besar negara sahabat, organisasi internasional, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil anti-eksploitasi anak.
Baca juga :
