Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2025 di Kasepuhan Guradog, Kabupaten Lebak, Banten, pada 9 Agustus 2025.
Tidak hanya menjadi perayaan tahunan, kegiatan kali ini dijadikan momentum untuk melawan sejarah panjang perampasan hak dan marginalisasi, sekaligus menyuarakan seruan sahkan RUU Masyarakat Adat.
Dengan mengusung tema “Memperkuat Hak Menentukan Nasib Sendiri: Jalan Menuju Kedaulatan Pangan,” peringatan ini menekankan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri adalah fondasi utama bagi kelangsungan hidup Masyarakat Adat.
Tanpa pengakuan atas tanah, sumber daya, dan pengetahuan lokal, kedaulatan pangan sejati tidak akan pernah terwujud.
Konsolidasi Nasional dan Deklarasi Asosiasi Jurnalis
Ratusan peserta dari tujuh wilayah—Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua—hadir dalam acara yang menggabungkan konsolidasi, pelatihan, dan perayaan budaya. Peserta terdiri dari Perempuan Pemimpin Adat dan Jurnalis Masyarakat Adat, dua pilar penting dalam memperkuat gerakan di tingkat komunitas.
Peringatan HIMAS 2025 diawali dengan dua forum utama, yaitu Konsolidasi Perempuan Pemimpin Adat dan Konsolidasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara. Forum perempuan menjadi ruang strategis untuk memperkuat peran Perempuan Adat sebagai penjaga wilayah, hutan, dan tradisi.
Sementara itu, forum jurnalis menjadi wadah berbagi strategi dalam menguasai narasi dan memperjuangkan hak-hak komunitas melalui media.
Pada puncak acara, dideklarasikan Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (Asosiasi JMA Nusantara). Wadah baru ini diharapkan menjadi suara kolektif bagi jurnalis Masyarakat Adat dari seluruh penjuru negeri, memperkuat perjuangan dari akar rumput.
Suara Perempuan dan Perjuangan Melalui Pena
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, membuka acara dengan pidato yang menyoroti kontribusi Perempuan Adat yang sering terabaikan.
“Banyak perempuan pejuang yang tidak pernah disebutkan namanya, padahal merekalah yang menjaga wilayah adat. Perjuangan perempuan adat harus mendapat pengakuan yang setara,” tegasnya.
Rukka juga menekankan peran vital Jurnalis Masyarakat Adat. Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara, kata dia, bukan hanya pencatat peristiwa, tapi pejuang yang menghubungkan kisah-kisah dari wilayah adat ke dunia luar.
“Gunakan ujung pena kita untuk memperjuangkan kedaulatan di tanah leluhur,” pesannya.
Solusi Kedaulatan Pangan di Tengah Krisis
Dalam pidatonya, Rukka Sombolinggi menggarisbawahi bahwa solusi untuk krisis iklim dan pangan banyak ditemukan dalam sistem pengetahuan dan praktik Masyarakat Adat.
“Bagi Masyarakat Adat, kedaulatan pangan bukan sekadar cukup makan. Ia lahir dari sistem pengetahuan yang diwariskan turun-temurun, dijalankan dengan gotong royong, dan diputuskan melalui musyawarah,” kata Rukka.
Namun, ia juga mengecam proyek-proyek seperti PSN (Proyek Strategis Nasional) dan food estate yang justru merusak wilayah adat atas nama ketahanan pangan nasional.
“Tempat terbaik yang dijaga Masyarakat Adat dirampas dan dihancurkan. Kita belum memiliki undang-undang yang mengakui Masyarakat Adat secara utuh. Karena itu, perjuangan mempertahankan wilayah adat harus terus digelorakan,” serunya.
Seruan Sahkan RUU Masyarakat Adat!
Rukka Sombolinggi mendesak para pemangku kebijakan di pusat kekuasaan. Ia mengatakan, 9 Agustus yang merupakan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia bukan hadiah dari negara atau PBB.
“Ini hasil perjuangan panjang Masyarakat Adat di seluruh dunia,” katanya.
Ia menegaskan kembali bahwa hak untuk menentukan dan mengatur diri sendiri adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang sejati.
“Hak kita sebagai Masyarakat Adat secara nasional belum diakui. Karena itu, kita terus menyerukan: Sahkan RUU Masyarakat Adat!” kata Rukka.
Baca juga:
![Menimbang Abolisi dan Amnesti, Solusi [Politik] ala Prabowo - Hidayatullah Rabbani](https://propublika.id/wp-content/uploads/2025/08/abolisi-dan-amnesti-ala-prabowo.png)
