SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp15,15 triliun, turun signifikan dari proyeksi awal akibat merosotnya pendapatan transfer.
Rancangan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang mewakili Gubernur Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltim di Ruang Sidang Utama Karangpaci, Samarinda, Sabtu (29/11/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri 32 anggota dewan.
Sri Wahyuni menjelaskan, pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp14,25 triliun. Pendapatan itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp362,03 miliar.
Sementara belanja daerah 2026 ditetapkan Rp15,15 triliun, yang meliputi Belanja Operasi Rp8,16 triliun, Belanja Modal Rp1,06 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp33,93 miliar dan Belanja Transfer Rp5,89 triliun.
“Pembiayaan daerah tahun 2026 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp900 miliar,” ujar Sri.
Ia menegaskan, penyusunan APBD 2026 menghadapi dinamika besar akibat penurunan tajam pada pendapatan transfer yang semula diproyeksikan Rp9,33 triliun dan kini harus disesuaikan menjadi Rp3,13 triliun. Penurunan mencapai Rp6,19 triliun atau 66,39 persen tersebut membuat total penerimaan daerah turun dari kesepakatan awal KUA-PPAS, yakni dari Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun.
Sri juga membandingkan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 yang mencapai Rp6,06 triliun, sementara proyeksi 2026 hanya Rp1,62 triliun—turun Rp4,43 triliun atau 73,15 persen. “Hal ini memberikan tekanan kepada Pemerintah Daerah, sehingga memerlukan strategi untuk menutup celah fiskal dengan mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya,” tegasnya.
Baca juga :
