NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat pembangunan Tahap II dengan menandatangani enam paket pekerjaan supervisi infrastruktur strategis. Langkah ini menandai kesiapan IKN memasuki fase konstruksi intensif guna mendukung pengembangan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai pusat pemerintahan nasional, sekaligus menuju target Ibu Kota Politik pada 2028. Penandatanganan berlangsung di Kantor Kemenko 3, Nusantara, Selasa (16/12/2025).
Dengan penandatanganan tersebut, sebanyak 26 dari total 28 paket pekerjaan Tahap II periode 2025–2028 telah dikontrak. Paket tersebut terdiri atas 14 paket pembangunan fisik dan 12 paket manajemen konstruksi atau supervisi. Capaian ini menunjukkan kesiapan Otorita IKN dalam menjalankan pembangunan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Enam paket supervisi yang ditandatangani mencakup pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif, jalan kawasan kompleks yudikatif, jalan kawasan pendukung, Embung 1B, Embung 1C, serta pembangunan kolam retensi. Seluruh paket melibatkan puluhan personel tenaga ahli dan pendukung dengan masa kerja mulai Desember 2025 hingga akhir 2027, yang dilaksanakan melalui kerja sama operasi sejumlah konsultan dan BUMN.
Seluruh tim supervisi bertugas memastikan pelaksanaan konstruksi berjalan sesuai standar mutu, tepat waktu, serta dikelola secara akuntabel.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menegaskan bahwa pelaksanaan supervisi harus berpedoman ketat pada kontrak dan prinsip profesionalitas.
“Pekerjaan supervisi tidak boleh menyimpang dari kontrak. Jika terjadi deviasi lebih dari 10 persen, kontrak bisa diterminasi. Seluruh laporan harus jelas, kehadiran dilakukan secara digital, dan tenaga ahli wajib berada di lokasi,” ujar Bimo.
Ia menambahkan, profesionalitas, integritas, dan kekompakan tim menjadi kunci keberhasilan pembangunan IKN. Menurut Bimo, seluruh pekerjaan yang dilaksanakan memiliki satu tujuan utama, yakni memastikan Nusantara siap berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Melalui penandatanganan enam paket supervisi ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan tepat waktu, berkualitas, dan berkelanjutan, dengan pengawasan kuat serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Baca juga :
