BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyalurkan cadangan pangan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), khususnya Long Pahangai dan Long Apari yang menghadapi kendala distribusi akibat kondisi akses jalan.
Pemprov Kaltim memiliki cadangan pangan pemerintah daerah yang pada 2026 tercatat sekitar 401 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 62 ton telah dikeluarkan dalam dua tahap untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang mengalami kendala distribusi pangan.
“Jadi, kita masih memiliki cadangan untuk berjaga-jaga jika terjadi kondisi darurat pangan,” ujar Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Fahmi Himawan saat menjadi pembicara dalam kegiatan terkait bantuan beras untuk krisis pangan Mahulu menghadapi tantangan geografis, Kamis (10/9/2026).
Secara keseluruhan, hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim telah memiliki cadangan pangan pemerintah daerah. Mahulu menjadi satu-satunya daerah yang hingga kini belum memiliki cadangan pangan pemerintah daerah.
Menurut Fahmi, dalam jangka pendek, pemerintah mengutamakan respons terhadap persoalan pangan di Long Pahangai dan Long Apari. Namun, distribusi bantuan ke wilayah tersebut menghadapi kendala karena kondisi infrastruktur jalan.
Ia menjelaskan, beras yang dikirim dari Samarinda melalui Perum Bulog menggunakan truk besar berkapasitas sekitar 3,5 hingga 4 ton hanya dapat menjangkau Ujoh Bilang.
Selanjutnya, untuk menuju Long Pahangai, bantuan harus dipindahkan menggunakan kendaraan single cabin atau double cabin dengan kapasitas angkut lebih kecil, bahkan kurang dari 2 ton.
Sementara itu, distribusi menuju Long Apari harus menggunakan kendaraan dengan kapasitas sekitar 1,5 ton. Kondisi tersebut membuat proses distribusi pangan menjadi lebih sulit, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain respons jangka pendek, Pemprov Kaltim menyiapkan langkah jangka menengah dan panjang. Salah satunya melalui penyediaan gudang sementara atau gudang anak untuk mendekatkan stok pangan dengan masyarakat.
Untuk jangka panjang, pemerintah mendorong pembangunan gudang Bulog di Mahulu. Keberadaan gudang tersebut diharapkan dapat mempersingkat rantai distribusi dan meminimalkan kendala ketika terjadi persoalan pangan di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga mendorong peningkatan produksi pangan lokal agar Mahulu tidak terlalu bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.
Berdasarkan data pemerintah, luas tanam padi di Mahulu masih terbatas, sekitar 14 hektare. Pada 2025, terdapat program cetak sawah melalui anggaran APBN yang telah diselesaikan pada 31 Maret 2026 dengan luas sekitar 8 hektare di wilayah Long Hubung.
Kemudian pada 2026, pemerintah menargetkan cetak sawah sekitar 46 hektare di Long Hubung dan Long Bagun. Penambahan lahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan luas tanam sekaligus produksi beras lokal.
“Harapannya, dengan cetak sawah ini nanti bisa menambah luas tanam sehingga mengurangi ketergantungan terhadap beras dari luar, selain memanfaatkan padi ladang yang sedang berjalan dan memang perlu dilakukan pendampingan,” jelasnya.
Sementara itu, dari sekitar 8 hektare lahan sawah yang telah dicetak, sebagian telah ditanami. Jika pertumbuhan tanaman berjalan normal, lahan tersebut diperkirakan memasuki masa panen dalam satu hingga dua bulan.
Meski Kaltim menghadapi fenomena El Nino dan kekeringan, pemerintah memastikan hingga saat ini belum menerima laporan adanya puso di lokasi persawahan di Mahulu. Tanaman padi yang telah berumur lebih dari 80 hari dinilai relatif aman terhadap kondisi kekeringan.
Baca juga :
