SAMARINDA – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur yang mencapai lebih dari Rp2 triliun memicu sorotan tajam dari DPRD Kaltim. Anggota Komisi IV, Damayanti, menilai angka tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan dan rendahnya efektivitas belanja pemerintah provinsi.
“Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Dana sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan mengendap tanpa arah,” ujar Damayanti pada 19 Juni 2025.
Legislator dari Fraksi PKB ini menegaskan bahwa tingginya Silpa bukan hanya persoalan teknis, melainkan menunjukkan adanya persoalan struktural dalam perencanaan program prioritas. Menurutnya, anggaran yang tidak terserap berarti ada hak masyarakat yang tertunda, terutama dalam layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
Kasus Kematian Rusel Tak Kunjung Terungkap, DPRD Kaltim Tuntut Transparansi dan Keadilan
“Masih banyak sekolah di kota besar seperti Balikpapan yang kekurangan ruang kelas dan fasilitas memadai. Di sisi lain, kita punya Rp2 triliun yang tak terpakai. Ini jelas ironi,” tegasnya.
Damayanti juga menyoroti perlunya peningkatan koordinasi antarlembaga pemerintah daerah dalam menyusun dan mengeksekusi anggaran. Ia mendorong agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan program.
“Perlu ada perencanaan yang lebih realistis, tajam, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Jangan hanya menyusun program di atas meja, tapi gagal di lapangan,” tandasnya.
Blank Spot Marak di Wilayah Kepulauan, Syarifatul Dorong Diskominfo Kaltim Bertindak Cepat
Ia mengingatkan bahwa APBD adalah instrumen utama dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Jika Silpa terus terjadi dalam skala besar, maka efektivitas anggaran sebagai alat pembangunan akan tereduksi.
“Ini uang rakyat. Sudah seharusnya kembali ke rakyat, bukan menjadi catatan akuntansi yang tak berdampak nyata,” pungkas Damayanti.
