SAMARINDA – Program umrah gratis bagi marbot masjid di Kalimantan Timur yang dikenal dengan nama ‘Gratispol’ mulai menuai sorotan. Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kaltim mendesak Pemprov Kaltim segera memberikan kejelasan dan menyosialisasikan secara menyeluruh teknis pelaksanaannya.
Program yang merupakan janji kampanye Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ini resmi diluncurkan pada Senin (21/4/2025), namun masih menyisakan tanda tanya di kalangan penerima manfaat
Hingga saat ini BKPRMI menilai masih terdapat kekurangan informasi teknis yang membuat masyarakat, terutama para marbot, belum mengetahui secara pasti bagaimana cara mengikuti dan mengakses program tersebut.
Ketua Umum DPW BKPRMI Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan, program umrah gratis ini telah menjadi harapan besar bagi ribuan marbot masjid di seluruh Kalimantan Timur.
Ia menyebut, para marbot adalah garda terdepan yang selama ini merawat, menjaga, dan menghidupkan masjid, namun seringkali tidak mendapatkan penghargaan yang setimpal.
“Program Gratispol sangat ditunggu oleh masyarakat, khususnya para marbot yang mengabdi tanpa pamrih dalam diam,” kata Reza di Samarinda, 22 April 2025.
Menurut dia, mereka bekerja membersihkan, menjaga, dan merawat masjid siang dan malam. Sudah sepantasnya pemerintah memberi perhatian khusus.
“Tapi yang kami soroti, sampai hari ini belum banyak yang tahu bagaimana proses pendaftarannya, siapa yang menyeleksi, dan seperti apa tahapannya,” jelas Reza.
Menurut Reza, transparansi dan kejelasan teknis menjadi kunci utama agar program ini tidak hanya menjadi janji manis atau acara simbolis belaka. Ia menegaskan bahwa sosialisasi harus menjangkau seluruh kabupaten/kota, termasuk ke daerah-daerah pelosok yang kerap tertinggal informasi.
BKPRMI sendiri, lanjut Reza, telah menyatakan dukungan penuh terhadap program ini sejak awal peluncurannya. Bahkan, mereka telah menjalin komunikasi dengan para pengurus masjid, takmir, dan remaja masjid di berbagai wilayah untuk mempersiapkan basis data marbot yang layak diusulkan.
Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan kesejahteraan para pendidik agama, seperti guru ngaji, ustadz, ustadzah, dan para pengajar di Tempat Pendidikan Al-Qur’an (TPA).
“Kami dari BKPRMI terus memperjuangkan agar guru ngaji diberikan perhatian lebih oleh pemerintah,” ujarnya.
Beberapa kabupaten dan kota, kata dia, memang sudah memberikan insentif, tapi masih belum merata dan nilainya juga sangat bervariasi.
“Kita ingin agar ada komitmen yang kuat dari Pemprov Kaltim untuk menyamakan standar penghargaan terhadap para pendidik agama ini,” tambah politisi muda tersebut.
Ia menyatakan BKPRMI siap berperan aktif dalam membantu menyukseskan program-program keagamaan Pemprov, asalkan program tersebut dijalankan dengan baik dan menyeluruh.
“Kami siap bersinergi, siap membantu dari sisi distribusi informasi dan pendataan. Tapi yang paling penting, kami ingin pemerintah juga serius menjalankan amanahnya terhadap umat. Jangan sampai kepercayaan masyarakat malah hilang karena program yang tidak berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.
Dengan dorongan ini, BKPRMI berharap program Gratispol dan perhatian terhadap guru ngaji dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga semangat membangun Kalimantan Timur yang religius, adil, dan beradab bisa terwujud dengan nyata, bukan hanya dalam slogan.
