SAMARINDA — Fraksi PKS memberikan perhatian serius terhadap komposisi belanja daerah dalam Rancangan APBD Kaltim 2026 yang mencapai Rp15,15 triliun.
Dalam pandangan umum yang dibacakan Subandi pada sidang paripurna ke-45 DPRD Kaltim, PKS menilai dominasi Belanja Operasi mencapai Rp8,16 triliun menunjukkan perlunya penyisiran program nonprioritas sekaligus peningkatan efisiensi anggaran.
Belanja Pegawai sebesar Rp3,95 triliun serta Belanja Barang dan Jasa Rp3,75 triliun dinilai masih terlalu tinggi, sementara Belanja Modal hanya berada pada angka Rp1,06 triliun atau sekitar 7 persen dari total belanja.
“Sebagai daerah penyangga IKN, porsi belanja modal ini belum mencerminkan kebutuhan percepatan pembangunan jalan provinsi, jaringan irigasi, hingga fasilitas pendidikan,” ucapnya.
PKS juga menyoroti Belanja Transfer yang mencapai Rp5,89 triliun, khususnya Belanja Bagi Hasil Rp4,76 triliun. Fraksi meminta pengelolaan yang transparan dan akuntabel guna mencegah ketimpangan fiskal antar daerah.
Selain itu, struktur pembiayaan 2026 yang sepenuhnya bertumpu pada penerimaan pembiayaan Rp900 miliar dari SILPA 2025 turut menjadi perhatian. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa perencanaan dan realisasi program tahun sebelumnya belum optimal.
“SILPA yang terus membesar menunjukkan ruang fiskal yang tidak termanfaatkan. Penggunaan SILPA harus diarahkan ke sektor prioritas rakyat, bukan sekadar menutup kekurangan anggaran,” tegasnya.
Menutup pandangannya, PKS mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pembahasan RAPBD 2026 sebagai momentum memperkuat integritas anggaran dan memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak pada masyarakat. (An/Adv/DPRDKaltim)
