DPRD Kaltim akan terus mengawal pembangunan IKN agar masyarakat lokal dapat terlibat secara aktif dan tidak hanya menjadi penonton.

Fraksi PKB DPRD Kaltim memastikan akan menempuh langkah hukum atas proses penetapan tujuh komisioner KPID Kaltim.

DPRD Kaltim menyambut positif kebijakan pemerintah pusat yang mulai menyesuaikan struktur gaji dan pemberian insentif bagi ASN.

Keluhan terkait rendahnya insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kembali mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Kaltim.

Fuad Fakhruddin, meminta Dinas Kesehatan Kaltim meningkatkan edukasi terkait HIV menyusul masih rendahnya pemahaman masyarakat.

Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tidak boleh berdampak pada melemahnya kualitas pelayanan publik.

DPRD Kaltim menaruh perhatian serius terhadap meningkatnya persoalan perlindungan anak yang dinilai semakin kompleks dari tahun ke tahun.

Hasanuddin menegaskan bahwa persoalan banjir yang terus berulang di berbagai wilayah kaltim memerlukan penanganan jauh lebih serius.

Untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme legislatif, DPRD Kaltim menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) selama dua hari, 3–4 Desember 2025.

Perbaikan infrastruktur masih mendominasi aspirasi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sepanjang tahun 2025.