Samarinda – Di tengah upaya pemerintah menata ulang belanja negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, kekhawatiran mulai mencuat terkait kelanjutan sejumlah program prioritas. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai rawan terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Pemerintah pusat menyatakan penghematan ini ditempuh demi menjaga keseimbangan fiskal, menghadapi tekanan ekonomi global, serta memenuhi kebutuhan pembiayaan megaproyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, berbagai pihak menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menghambat inisiatif yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
“MBG harus tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah,” tegas Anggota Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin di Samarinda, 8 April 2025.
Ia menilai kebijakan efisiensi merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program-program nasional, tetapi tidak boleh sampai mengorbankan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.
“Setahu saya, untuk IKN, prioritas pembiayaan tahun 2025 sudah jelas, sekitar Rp20 trilyun. Artinya, dalam konteks pembiayaan, yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana memastikan Program MBG tetap berjalan, sejalan dengan kebijakan prioritas lainnya,” paparnya.
Politisi Partai Golkar ini menilai bahwa kebijakan efisiensi dalam Inpres 1/2025 merupakan langkah yang tidak bisa dihindari, terutama untuk memastikan penggunaan anggaran lebih optimal dan tepat sasaran.
Namun, ia mengingatkan bahwa efisiensi bukan berarti menghentikan program yang sudah direncanakan dan memiliki dampak besar bagi masyarakat.
Salehuddin yang berasal dari Dapil Kutai Kartanegara juga menyoroti perkembangan pembangunan IKN yang meskipun menghadapi berbagai tantangan, tetap menunjukkan progres yang positif.
Ia mengakui bahwa proyek ini mungkin tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan target awal pemerintahan, tetapi komitmen pemerintah terhadap proyek ini masih sangat kuat.
“Faktanya, IKN tetap berjalan, dan itu bisa kita lihat dari alokasi pembiayaan hampir Rp20 Trilyun untuk tahun 2025. Artinya, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini,” kata Salehuddin.
Selain itu, Salehuddin menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh sampai mengorbankan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti MBG.
Ia menyoroti pentingnya koordinasi antara Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam menerapkan kebijakan efisiensi tanpa menghambat agenda pembangunan.
“Pada akhirnya, yang terpenting adalah memastikan bahwa program berjalan secara efektif dan tepat sasaran tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.” pungkasnya.
Baca juga:
