SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan keprihatinannya terkait minimnya keterbukaan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menyikapi rencana kerja sama ketahanan pangan dengan Provinsi Jawa Barat.
Hingga kini, menurut Hasanuddin, belum ada komunikasi resmi yang melibatkan DPRD, padahal kerja sama antarprovinsi tersebut merupakan hal strategis yang perlu mendapat perhatian dari legislatif.
“Kalau memang ada rencana seperti ini, seharusnya DPRD diajak berdiskusi agar tidak ada keputusan yang diambil sendiri-sendiri,” ujar Hasanuddin, yang biasa disapa Hamas.
Ia menekankan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan penting demi memastikan kepentingan masyarakat Kaltim tetap terjaga.
Menurut Hamas, ketahanan pangan adalah isu yang sensitif dan strategis sehingga perlu sinergi antar lembaga serta transparansi dalam prosesnya. “Apalagi kalau ini melibatkan kerja sama lintas daerah, diskusi bersama adalah suatu keharusan,” katanya.
Hamas menambahkan bahwa hingga saat ini, ia belum menerima penjelasan secara resmi dari Gubernur Kaltim terkait kerja sama tersebut.
Karena itu, ia menyarankan agar media melakukan konfirmasi langsung kepada pihak pemerintah agar informasi yang didapatkan jelas dan tidak simpang siur.
“Kami di DPRD belum mendapat informasi detail, jadi sebaiknya tanyakan langsung kepada Gubernur,” tambahnya.
Lebih jauh, Hamas mengingatkan agar proses perencanaan pembangunan selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat luas.
“Kami mendukung langkah pemerintah selama tujuan dan manfaatnya jelas untuk rakyat. Namun, keputusan besar jangan sampai diambil tanpa melibatkan DPRD,” tutup Hamas.
Baca juga :
