SAMARINDA – Dalam upaya memperkuat sinergi antar lembaga legislatif daerah se-Indonesia, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, bersama Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, turut ambil bagian dalam Musyawarah Nasional (Munas) I Pengurus dan Anggota Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI).
Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada Selasa (06/05/2025).
Munas dipimpin langsung oleh Ketua ADPSI periode 2019–2024, Khoirudin, yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta, serta didampingi Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, selaku tuan rumah. Forum ini menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah strategis dan memperkuat efektivitas kerja legislatif serta tata kelola kelembagaan di tingkat daerah.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, hadir sebagai narasumber dalam forum tersebut. Ia membawakan materi bertajuk “Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Akuntabel.” Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah agar tercipta pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Berbagai isu strategis turut dibahas dalam Munas ini, antara lain:
Penguatan fungsi DPRD,
Optimalisasi dana transfer daerah,
Perbaikan tata kelola BUMD dan BLUD,
Percepatan regulasi penataan daerah.
Rifqinizamy juga menyampaikan aspirasinya agar status Ketua dan Anggota DPRD diakui sebagai pejabat negara dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Ia mendorong ADPSI dan ASDEPSI agar terus aktif dalam memperkuat demokrasi lokal dan pelayanan publik.
Usai sesi diskusi dan pemaparan, agenda dilanjutkan dengan pemilihan Ketua ADPSI dan ASDEPSI periode 2025–2029, penetapan kepengurusan baru, serta serah terima jabatan dari pengurus periode 2019–2025 kepada pemimpin yang baru terpilih.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan harapannya terhadap hasil Munas tersebut.
“Dalam Munas hari ini, telah terpilih Ketua ADPSI dan ASDEPSI untuk masa bakti 2025–2029, dan proses penyerahan kepengurusan pun telah dilakukan secara resmi kepada pimpinan terpilih,” ujarnya.
Ekti berharap kepengurusan baru dapat menjalankan tugas dengan optimal dan tetap memperjuangkan hak-hak DPRD di seluruh Indonesia.
“Semoga kepengurusan yang baru ini bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik ke depannya,” pungkasnya.
Baca juga :
