SAMARINDA – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menilai tata kelola pertambangan di Benua Etam sudah berada di titik kritis. Ia menegaskan persoalan tambang bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan.
“Lubang-lubang tambang yang dibiarkan terbuka telah merenggut banyak nyawa, terutama anak-anak. Ini tragedi kemanusiaan, bukan kelalaian kecil,” tegas Salehuddin, Rabu (23/7/2025).
Politisi asal Kutai Kartanegara itu juga menyoroti kerusakan infrastruktur akibat kendaraan angkutan batu bara yang melebihi tonase. Jalan nasional hingga kabupaten rusak parah, sementara beban perbaikan ditanggung masyarakat.
Ia menekankan regulasi sudah tersedia melalui peraturan daerah, namun lemahnya implementasi membuat aturan seolah tak bergigi. Bahkan, ia menyinggung adanya indikasi penyalahgunaan dana pascatambang yang seharusnya dipakai untuk reklamasi, mencerminkan rapuhnya integritas pengelolaan tambang.
Meski begitu, Salehuddin memberi apresiasi kepada aparat penegak hukum yang mulai menindak pelanggaran, termasuk menetapkan tersangka dalam kasus pertambangan. Ia berharap penegakan hukum tak berhenti pada kasus kecil, tetapi juga menyasar aktor besar yang selama ini kebal hukum.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur janji keuntungan cepat dari tambang ilegal. Menurutnya, lahan akan lebih bernilai jika dikelola untuk pertanian, perkebunan, atau peternakan.
“Yang kita butuhkan saat ini adalah aksi nyata, bukan retorika. Jika tidak, tambang akan terus menjadi luka yang diwariskan ke generasi berikutnya,” pungkas Salehuddin.
Baca juga :
