SAMARINDA — Program pendidikan Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali disoroti DPRD. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, mengingatkan kebijakan tersebut tidak boleh dijalankan melebihi kemampuan fiskal daerah.
Menurut Agus, niat menghadirkan pendidikan gratis untuk seluruh masyarakat patut diapresiasi, namun implementasinya harus memperhatikan realitas kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Program ini sangat baik secara tujuan, tapi jangan sampai menjadi beban fiskal. Kita harus realistis agar APBD tetap sehat,” ujar Agus.
Ia menilai ruang fiskal Kaltim masih terbatas. Dengan target penerapan penuh Gratispol pada 2026, Agus menyarankan adanya tahapan implementasi disertai kajian mendalam.
“Kalau dipaksakan sekaligus, dikhawatirkan sektor lain akan terganggu. Perlu desain bertahap yang terukur,” jelas legislator daerah pemilihan Bontang, Kutim, dan Berau itu.
Agus juga mengingatkan batas kewenangan provinsi dalam bidang pendidikan. Sesuai regulasi, Pemprov hanya bertanggung jawab atas SMA, SMK, dan SLB, sementara perguruan tinggi berada di ranah pemerintah pusat.
“Wewenang ini harus dipahami betul, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam kebijakan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar Gratispol dibahas secara menyeluruh—dari aspek regulasi, teknis implementasi, hingga pembiayaan jangka panjang. Dengan demikian, program ini benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan masalah baru.
Tak hanya itu, Agus mengingatkan agar arah pembangunan daerah tidak semata-mata terfokus pada satu kebijakan populis. Menurutnya, infrastruktur, kesehatan, dan layanan publik lainnya tetap membutuhkan perhatian yang proporsional.
“Jangan sampai sektor lain terabaikan karena energi terlalu terserap pada satu program. Kita harus menyeimbangkan pembangunan agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat,” tandasnya.
Baca juga :
