SAMARINDA — Komisi II DPRD Kaltim kembali menyoroti kinerja sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) yang dinilai belum mampu memberikan pemasukan signifikan bagi daerah, meski telah menerima penyertaan modal cukup besar.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menilai banyak Perusda berjalan tidak efektif dan justru menjadi beban anggaran.
“Selama ini banyak Perusda yang mandek. Sudah mendapat modal besar, tetapi dividen yang diberikan malah lebih kecil dari bunga bank,” jelas Husni.
Husni menegaskan, Komisi II tengah melakukan pembenahan tata kelola Perusda secara menyeluruh. Menurutnya, perusahaan daerah yang tidak mampu menghasilkan keuntungan lebih baik dari bunga simpanan perbankan sudah tidak layak dipertahankan.
“Kalau tidak bisa menghasilkan lebih dari bunga bank, lebih baik ditutup saja. Banyak contohnya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti aset Pemprov Kaltim berupa Hotel Royal Suite Balikpapan yang dikelola salah satu Perusda, namun hingga kini belum memberikan kontribusi berarti bagi daerah.
“Itu hotel tidak bisa diberdayakan. Kami sudah tegas, dalam waktu dekat akan dipasang plang dan diambil alih,” ucapnya.
Husni mengungkapkan, pihak pengelola hotel sempat menyatakan keberatan dan berencana menempuh jalur hukum. Meski demikian, Komisi II DPRD Kaltim tetap bersikap tegas terhadap pengelolaan aset daerah yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata.
“Kalau Komisi II sudah tegas, ya kita tutup dan tarik asetnya. Banyak provinsi juga melakukan hal seperti ini. Kalau mau bawa ke pengadilan, silakan,” ujarnya.
Meski masih menghadapi berbagai persoalan terkait Perusda, Husni optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim dapat ditingkatkan melalui pemetaan ulang potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap optimal. (An/Adv/DPRDKaltim)
