SAMARIND – Lemahnya akurasi data kesehatan di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai menjadi biang masalah pemborosan anggaran dan tidak tepat sasarannya program kesehatan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menekankan perlunya reformasi sistem informasi kesehatan yang lebih akurat dan terintegrasi.
“Selama ini kelemahan utama kita ada pada kualitas data. Akibatnya, banyak program kesehatan tidak menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan, bahkan berisiko menimbulkan pemborosan,” tegas Agusriansyah, Rabu (23/7/2025).
Ia menilai ketidaksinkronan data antar lembaga membuat distribusi layanan tidak merata, mengurangi efektivitas kebijakan, sekaligus membuka peluang kesalahan besar dalam penggunaan dana publik.
“Kalau basis datanya tidak valid, keputusan yang lahir dari data tersebut pasti bermasalah. Dampaknya bisa sangat merugikan,” ujarnya.
Untuk itu, Agusriansyah mendorong pemanfaatan teknologi digital agar data kesehatan bisa diintegrasikan secara real time antar instansi. Dengan sistem yang transparan, kata dia, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program akan lebih adil dan tepat sasaran.
“Kita harus tinggalkan pola manual dan beralih ke sistem terintegrasi. Dengan begitu, bantuan dan program kesehatan benar-benar sampai kepada warga yang berhak,” jelas politisi PKS itu.
Ia juga mengusulkan pembentukan forum bersama antara DPRD, Dinas Kesehatan, dan mitra pembangunan untuk menyusun strategi konkret perbaikan tata kelola kesehatan di Kaltim.
“Ini bukan sekadar soal efisiensi anggaran, tapi tentang memastikan hak masyarakat atas layanan kesehatan benar-benar terpenuhi,” pungkasnya.
Baca juga :
