SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali dihadapkan pada persoalan serius di sektor kesehatan. Hingga Mei 2025, Dinas Kesehatan Kaltim mencatat 26 kasus kematian ibu. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi wilayah dengan angka tertinggi bersama Kota Samarinda, masing-masing mencatat enam kasus.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan keprihatinannya atas temuan tersebut. Ia menilai tingginya angka kematian ibu di Kukar tak hanya disebabkan oleh luasnya wilayah, tetapi juga lemahnya edukasi kesehatan dan akses layanan yang belum merata.
“Secara geografis Kukar memang menantang, tapi permasalahan sebenarnya juga ada pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya layanan kesehatan profesional,” ujarnya pada 24 Juni 2025.
Yusuf Desak Tindakan Tegas atas Pelanggaran Fungsi Hotel Royal Suite
Menurut Salehuddin, meski tenaga medis seperti bidan dan perawat sudah tersebar di berbagai desa, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkannya masih rendah. Ia mencontohkan kasus di Muara Kaman, di mana ibu melahirkan tanpa pendampingan tenaga medis resmi, yang berujung pada kematian.
“Padahal tenaga kesehatan ada, tapi masyarakat lebih percaya pada dukun beranak. Ini sangat mengkhawatirkan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selama ini, kerja sama antarinstansi lebih bersifat administratif, tanpa strategi edukatif yang menyentuh akar persoalan.
“Saya mendorong adanya pendekatan yang lebih strategis dan menyeluruh. Koordinasi jangan sekadar pengumpulan data, tapi harus disertai aksi nyata di lapangan,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari dapil Kukar, Salehuddin berharap ada sinergi konkret antara Dinkes provinsi dan daerah guna memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Edukasi publik, pendampingan komunitas, dan pengawasan tenaga nonmedis menurutnya harus ditingkatkan demi mencegah kasus serupa terulang.
