SAMARINDA – Di tengah geliat pembangunan Kalimantan Timur, keberadaan anak jalanan masih menjadi pemandangan umum di sudut kota. Persoalan ini dinilai Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, sebagai cerminan lemahnya perhatian kebijakan daerah terhadap isu sosial.
Agusriansyah menilai anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan anak jalanan masih jauh dari memadai. Menurutnya, persoalan tersebut kerap hanya diposisikan sebagai isu pinggiran, padahal berdampak besar bagi masa depan generasi muda.
“Kalau disebut prioritas, maka anggaran dan sistem kerja seharusnya mencerminkan keseriusan itu,” ujarnya.
Selain soal dana, ia juga menyoroti absennya basis data sosial terpadu. Tanpa peta masalah yang jelas, program penanganan anak jalanan hanya akan bersifat tambal sulam. Ia mendorong Bappeda dan dinas terkait segera membangun sistem data terpusat sebagai pijakan kebijakan.
“Kita perlu analisis publik yang bisa ditransformasikan ke kebijakan, lalu dievaluasi secara terbuka,” tegasnya.
Agusriansyah menambahkan, dana Corporate Social Responsibility (CSR) juga seharusnya lebih diarahkan untuk masalah sosial, bukan sekadar pembangunan fisik. Menurutnya, CSR dapat menyasar kebutuhan langsung anak jalanan, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan keluarga miskin.
Ia menekankan pentingnya melibatkan lembaga riset independen dalam perumusan kebijakan sosial. Dengan pendekatan berbasis data dan penelitian, kebijakan yang dihasilkan diyakini lebih akurat, berjangka panjang, dan sesuai realitas sosial.
“Jangan sampai kebijakan hanya reaksi sesaat,” katanya.
Menurutnya, penanganan anak jalanan membutuhkan kerangka kerja yang utuh: pendataan yang valid, anggaran memadai, koordinasi lintas instansi, serta keterlibatan sektor swasta dan publik.
“Semua kembali pada niat politik. Kalau serius, semua itu bisa disusun. Kalau tidak, persoalan anak jalanan hanya akan terus jadi wacana,” tutup Agusriansyah.
Baca juga :
