SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat lonjakan drastis dalam realisasi pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan yang menjadi salah satu program prioritas daerah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, kuota penerima manfaat program beasiswa andalan gubernur baru terpilih ini dilaporkan naik lebih dari dua kali lipat demi memperluas akses pembiayaan tinggi bagi putra-putri daerah di Bumi Etam.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah, memaparkan perbandingan data yang signifikan terkait jangkauan program intervensi pendidikan tersebut. Jika pada tahun 2025 lalu cakupan alokasi bantuan baru menjangkau sekitar 25 ribu mahasiswa, maka pada periode tahun 2026 ini jumlah target penerima manfaat diakselerasi secara masif hingga menyentuh angka sekitar 60 ribu mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.
Langkah perluasan jangkauan ini dibarengi dengan komitmen intensif Pemprov Kaltim dalam melakukan jemput bola serta asistensi langsung ke lingkungan akademis guna meminimalkan hambatan teknis. “Kami sudah melakukan sosialisasi ke kampus-kampus dan kepada mahasiswa. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan, sehingga mereka perlu memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujar Dasmiah saat menjadi narasumber dalam dialog publik TVRI Kaltim di Samarinda, baru-baru ini.
Dasmiah tidak menampik bahwa berbagai kendala administratif masih kerap muncul di lapangan sepanjang pelaksanaan program bergulir. Sejauh ini, sebagian besar persoalan teknis murni bersumber dari minimnya pemahaman mahasiswa terkait sistem pendaftaran elektronik serta rincian komponen pembiayaan kuliah yang ditanggung oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Biro Kesra terus memberikan pendampingan melekat agar proses validasi data pengajuan bantuan tidak terhambat.
Seluruh regulasi penyaluran dana stimulan pendidikan ini dipastikan mengacu pada asas transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Pihak Pemprov Kaltim hanya akan memproses anggaran berdasarkan berkas riil yang diinput oleh mahasiswa serta telah melalui proses verifikasi berlapis oleh pihak otoritas perguruan tinggi masing-masing untuk menghindari terjadinya tumpang tindih anggaran bantuan pendidikan dari sektor lain.
“Data yang kami gunakan berasal dari mahasiswa dan perguruan tinggi. Karena itu, ketepatan data sangat penting agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program,” jelas Dasmiah menambahkan pentingnya integrasi validasi data kemahasiswaan demi ketepatan sasaran anggaran.
Mengingat waktu pelaksanaan yang terus berjalan di tengah masa transisi kebijakan daerah, Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim mengeluarkan peringatan penting bagi para calon penerima manfaat. Mahasiswa yang hingga saat ini belum menyelesaikan proses pengisian formulir atau belum melengkapi berkas persyaratan administrasi diimbau untuk segera merampungkan tahapan tersebut sebelum situs pendaftaran resmi ditutup secara sistem pada batas akhir tanggal 30 Juni 2026.
Melalui penguatan koordinasi bersama 52 perguruan tinggi mitra serta penyempurnaan sistem pendataan digital secara berkala, Pemprov Kaltim optimistis tata kelola investasi jangka panjang ini akan semakin akuntabel. “Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Harapan kami, pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh generasi muda daerah,” pungkas Dasmiah.
