KUTAI KARTANEGARA – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan peringatan keras terhadap krisis ekologis di Sungai Mahakam. Dalam kunjungan kerjanya ke Desa Pela, Kutai Kartanegara, Hanif mengungkapkan bahwa populasi Pesut Mahakam kini tersisa hanya sekitar 62 ekor.
“Angka ini bukan sekadar data statistik. Ini indikator kuat bahwa ekosistem Mahakam sedang terdegradasi parah dan perlu penanganan segera,” tegas Hanif dalam pertemuan terbuka bersama pemangku kepentingan.
Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) adalah mamalia air tawar endemik Kalimantan Timur dan termasuk subpopulasi langka dari lumba-lumba Irrawaddy. Mamalia ini menjadi simbol kekayaan hayati dan identitas budaya lokal. Namun, populasinya terus menyusut akibat pencemaran limbah tambang dan domestik, tabrakan kapal tongkang, serta praktik perikanan ilegal seperti setrum dan bom ikan.
KLH/BPLH menilai bahwa kondisi pesut mencerminkan tekanan sistemik terhadap ekosistem Sungai Mahakam secara keseluruhan. Dalam kunjungan itu, Menteri Hanif juga meninjau langsung habitat pesut di kawasan Danau Mahakam yang kini terfragmentasi akibat aktivitas manusia.
“Pelestarian Pesut Mahakam bukan hanya soal menyelamatkan satu spesies, tapi menjaga keseimbangan ekosistem sungai yang menopang kehidupan ribuan makhluk hidup dan manusia,” katanya.
Upaya konservasi Pesut Mahakam telah masuk dalam agenda prioritas nasional KLH/BPLH. Hanif menekankan perlunya pendekatan kolaboratif lintas sektor: dari kementerian, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat adat, hingga LSM.
“Konservasi tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Diperlukan kerja bersama dari hulu ke hilir, dari kebijakan hingga aksi lapangan,” ujar Hanif. Ia juga mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam mendorong solusi inovatif dan berkelanjutan.
Kunjungan ini melibatkan lintas kementerian seperti KKP, ATR/BPN, PUPR, Kemenparekraf, Kemendes PDTT, Pemprov Kaltim, Pemkab Kutai Kartanegara, Universitas Mulawarman, Pokdarwis Desa Pela, serta LSM yang tergabung dalam gerakan konservasi pesut.
Dalam agenda lanjutan, Hanif meninjau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan di Kota Samarinda. Ia menyoroti pentingnya percepatan transisi dari sistem open dumping ke sanitary landfill, serta pembangunan sistem pengolahan air lindi yang ramah lingkungan.
“Praktik open dumping harus segera dihentikan. Ini bagian dari transformasi nasional dalam pengelolaan sampah,” kata Hanif.
KLH/BPLH mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Samarinda dalam memperbaiki sistem persampahan, termasuk pembangunan sel landfill baru dan fasilitas pengolahan air lindi yang ditargetkan rampung akhir 2025.
“Kami mendukung penuh langkah-langkah presisi dari Pemkot Samarinda. Ini contoh konkret reformasi sistem pengelolaan lingkungan kota,” ucap Hanif.
KLH/BPLH menegaskan akan terus memperkuat kebijakan berbasis bukti di tingkat lokal, mendorong sinergi lintas sektor, serta menjadikan konservasi spesies terancam punah seperti Pesut Mahakam sebagai bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan.
Baca juga :
