BALIKPAPAN — Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan larangan bagi angkutan tambang yang masih menggunakan jalan umum di Kalimantan Timur. Ia meminta perusahaan tambang mematuhi aturan dan berhenti memaksakan operasi yang membahayakan pengguna jalan.
Saat meninjau kesiapan Operasi Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 di Balikpapan, Rabu (10/12/2025), Irjen Agus menyampaikan bahwa pelanggaran angkutan tambang sudah berulang dan tidak boleh lagi ditoleransi. “Saya ingatkan pemilik angkutan tambang, jangan melanggar. Gunakan jalur yang semestinya. Tidak perlu dikejar-kejar,” ujarnya.
Agus menegaskan bahwa penindakan tetap berjalan. Mulai dari teguran hingga somasi dapat diberikan jika perusahaan tetap nekat. Ia berharap penegakan hukum ke depan semakin otomatis melalui teknologi.
“Kalau ada pelanggaran, pasti ditindak. Bahkan lebih baik jika nanti pelanggaran bisa langsung tercapture ETLE,” kata dia.
Dalam kunjungan tersebut, ia juga mengecek kesiapan lintas instansi yang hadir dalam rangka pengamanan Nataru, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah kota.
Dorong Penambahan Kamera ETLE
Selain menyoroti angkutan tambang, Irjen Agus menekankan percepatan transformasi digital. Menurutnya, wilayah Kalimantan Timur yang luas tidak sebanding dengan jumlah kamera ETLE yang baru mencapai 32 unit.
“Kaltim ini sangat luas, tapi baru ada 32 ETLE. Saya minta revitalisasi, minimal 500 kamera pada 2026,” tegasnya.
Ia juga membuka peluang integrasi kamera milik Dinas Perhubungan agar jangkauan pemantauan lebih besar. Menurut Agus, sistem ETLE kini menangani 95 persen penegakan hukum lalu lintas, jauh di atas tilang manual yang tinggal 5 persen. Dengan penambahan kamera, ia menilai pengawasan dapat dilakukan lebih transparan dan akuntabel.
Penguatan SDM Korlantas Polri
Agus turut menyoroti perkembangan layanan digital kepolisian, termasuk aplikasi SIGNAL untuk pembayaran pajak kendaraan dan layanan SIM tanpa hadir langsung di Samsat. Menurutnya, transformasi digital harus diikuti peningkatan kualitas personel. “Kami sudah melatih back-office agar personel siap bekerja di era digital,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh upaya penertiban—baik melalui patroli, ETLE, maupun layanan digital—bertujuan murni untuk keselamatan masyarakat. “Saya tidak ingin bangga karena banyak menindak. Saya ingin masyarakat tertib karena kesadaran sendiri. Ketertiban itu untuk keselamatan jiwa,” tutupnya.
Baca juga :
