SAMARINDA – Kondisi pelayanan kesehatan di wilayah pelosok kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Salah satu yang disoroti adalah RSUD Kerang di Kabupaten Paser yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akibat keterbatasan fasilitas medis dan minimnya tenaga kesehatan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang harus diberikan secara merata, tanpa memandang letak geografis wilayah. Yenni meminta Pemkab Paser segera bergerak cepat menanggapi keluhan masyarakat.
“Di wilayah terpencil seperti Kerang, bukan hanya alat kesehatan yang terbatas, tapi juga jumlah tenaga medis sangat minim. Ini harus segera ditangani,” ujar Yenni pada 18 Juni 2025.
Kasus Kematian Rusel Tak Kunjung Terungkap, DPRD Kaltim Tuntut Transparansi dan Keadilan
Ia menyoroti bahwa krisis layanan tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, RSUD Kerang tidak hanya butuh perbaikan dari sisi fisik, tetapi juga pembenahan sistem distribusi dan penempatan tenaga kesehatan yang lebih merata.
Yenni juga menekankan bahwa wilayah seperti Kerang seringkali menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur yang menyulitkan akses. Karena itu, penanganannya tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih mudah dijangkau.
“Jangan sampai masyarakat di pedalaman harus terus-menerus menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Harus ada target waktu yang jelas untuk perbaikan,” katanya.
Blank Spot Marak di Wilayah Kepulauan, Syarifatul Dorong Diskominfo Kaltim Bertindak Cepat
Ia turut mendorong agar Pemkab Paser memperkuat kerja sama dengan institusi pendidikan kesehatan dan kementerian terkait guna mempercepat pengisian kekurangan tenaga medis.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan tenaga medis maupun Kemenkes penting untuk mendukung kebutuhan jangka panjang,” tambah Yenni.
Menurutnya, tanpa langkah konkret dan komitmen kuat dari semua pihak, ketimpangan layanan kesehatan di wilayah pinggiran hanya akan semakin melebar.
“Setiap warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak, di mana pun mereka tinggal. Jangan sampai hak ini terabaikan hanya karena letaknya jauh dari pusat kota,” tutupnya.
