SAMARINDA– Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Apansyah, menegaskan komitmennya untuk memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim. Langkah ini dilakukan guna menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Meskipun Pemprov Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan capaian positif, Apansyah mengingatkan bahwa catatan kritis dari BPK tidak boleh diabaikan.
Pemanggilan tersebut bertujuan untuk menggali penjelasan lebih rinci dari setiap OPD serta memastikan pelaksanaan tindak lanjut yang konkret terhadap setiap rekomendasi BPK.
“Kami ingin memastikan rekomendasi BPK tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi diikuti dengan aksi nyata dari masing-masing instansi,” ujarnya.
Dalam agenda ini, DPRD Kaltim akan membahas secara detail isi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), serta mengevaluasi kesiapan OPD dalam menyusun dan menjalankan rencana aksi perbaikan dalam waktu 60 hari ke depan.
Apansyah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai, opini WTP bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari upaya perbaikan yang berkelanjutan.
“Penghargaan ini patut diapresiasi, tapi yang paling penting adalah komitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi demi penyempurnaan tata kelola pemerintahan,” tutup Apansyah.
Baca juga :
