SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud, mengkritik ketidakhadiran Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-28 pada Senin (21/7/2025). Kritik ini disampaikan terkait absennya gubernur dalam agenda pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pendidikan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Bagi Syahariah, absensi gubernur bukan sekadar soal formalitas, melainkan soal penghormatan terhadap forum tertinggi parlemen daerah. “Ini bukan sekali dua kali. Sudah lima kali rapat besar hanya diwakili staf ahli. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurutnya, jika gubernur berhalangan, seharusnya wakil gubernur atau sekretaris daerah turun langsung. Kehadiran unsur pimpinan, kata Syahariah, bukan hanya memberi bobot pada rapat, tetapi juga menjadi cerminan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalin sinergi dengan legislatif.
“Kalau pun ada agenda mendesak, jangan hanya staf ahli yang hadir. Minimal wakil gubernur atau sekda. Ini rapat penting yang menyangkut langsung kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menyinggung efek domino dari pola absensi tersebut. Ketidakhadiran gubernur dinilai ikut memengaruhi kedisiplinan para kepala dinas yang kerap hanya mengutus bawahan.
“Kalau kebiasaan seperti ini terus berulang, wibawa rapat paripurna berkurang,” tegas legislator asal Fraksi Golkar itu.
Syahariah menutup interupsinya dengan seruan agar pola lama segera diakhiri. Ia menegaskan, kehadiran langsung pimpinan eksekutif bukan hanya soal etika politik, melainkan juga kunci lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Baca juga :
