SAMARINDA — Ketidakteraturan dalam pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Balikpapan mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo. Ia menilai kelangkaan BBM di kota pengolah minyak terbesar di Kaltim sebagai ironi yang tak bisa diterima.
“Pokoknya itu harus dibereskan betul-betul. Balikpapan ini pengolah, penghasil dari daerah-daerah sekitarnya. Kok malah kena dampak juga?” kata Sigit, Selasa (3/6/2025).
Menurutnya, masyarakat tidak peduli pada alasan teknis. Yang mereka butuhkan adalah jaminan ketersediaan BBM tanpa hambatan. Ia membandingkan kondisi Balikpapan dengan Jakarta yang justru aman dari kelangkaan.
“Di Jakarta aman-aman saja, padahal kita yang suplai ke sana,” ujarnya.
Sigit mendesak agar kuota BBM di Kalimantan Timur ditingkatkan. Ia menilai perhitungan distribusi seharusnya tidak hanya mengacu pada jumlah penduduk tetap, mengingat tingginya mobilitas warga dari luar daerah dan banyaknya kendaraan berpelat luar.
“Kuota itu harus ditambah. Jangan hitungannya cuma dari jumlah penduduk. Banyak plat luar masuk ke Kaltim,” tegasnya.
Politikus asal Balikpapan itu juga mengingatkan bahwa Kaltim adalah wilayah industri yang seharusnya mendapat prioritas dalam distribusi energi nasional. Ia meminta Pertamina tidak lepas tangan dan berhenti menyalahkan SPBU dalam setiap persoalan.
“Koordinasi harus diperkuat. Jangan mempersulit rakyat. Jangan SPBU terus yang disalahkan,” kritiknya.
Sigit juga menyesalkan minimnya komunikasi dari pihak Pertamina kepada DPRD Kaltim di tengah krisis BBM. Ia menyebut janji pelayanan seperti program bengkel gratis pun kini tak terdengar lagi kabarnya.
“Tidak ada respons jelas. Ini bentuk pengabaian terhadap suara publik yang seharusnya jadi prioritas Pertamina,” tutupnya.
Baca juga :
