SAMARINDA – Akses layanan kesehatan dasar di pedesaan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih belum merata. Luasnya wilayah dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama masyarakat dalam menjangkau fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menilai perlunya penguatan kembali peran kader Posyandu di desa-desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
“Posyandu harus menjadi ujung tombak, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat layanan. Kader-kader ini bisa menjadi perpanjangan tangan dari sistem kesehatan kita,” ucap Salehuddin pada 23 Juni 2025.
Ia menyebut pelatihan dan pembinaan kader perlu diintensifkan agar mereka mampu menjalankan fungsi edukasi dan deteksi dini secara optimal. Menurutnya, keberadaan kader yang terlatih akan mempermudah pelaporan dan tindak lanjut kasus kesehatan melalui sistem surveilans.
“Kalau kadernya aktif, pencegahan stunting, monitoring gizi balita, dan edukasi ibu hamil akan lebih maksimal,” jelasnya.
Kegiatan rutin seperti penimbangan balita dan penyuluhan kesehatan disebutnya bisa dijalankan lebih efektif jika dukungan struktural dan insentif bagi para kader diperhatikan.
Salehuddin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan Kukar, untuk memberi perhatian lebih terhadap insentif dan keberlanjutan pelatihan kader kesehatan desa.
“Pemberdayaan Posyandu bukan hanya soal pelatihan, tapi juga struktur yang kuat dan insentif yang layak agar mereka bisa bekerja maksimal,” pungkasnya.
