• Pariwara
  • Sabaruddin Dorong Keterlibatan OPD dalam Penyusunan APBD 2025 untuk Maksimalkan Akurasi Anggaran
Pariwara

Sabaruddin Dorong Keterlibatan OPD dalam Penyusunan APBD 2025 untuk Maksimalkan Akurasi Anggaran

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panracalle, menekankan pentingnya pelibatan seluruh OPD dalam penyusunan anggaran.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panracalle.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panracalle.

SAMARINDA — Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panracalle, menanggapi penyusunan anggaran yang berkaitan dengan Prognosis Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 serta rancangan APBD mendatang.

Ia menekankan pentingnya pelibatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses penyusunan anggaran, bukan hanya menyerahkan tanggung jawab kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) semata.

“Prognosis itu ada tahapan-tahapannya. Ini bukan hanya kerja BPKAD, tapi seharusnya seluruh OPD terlibat bersama-sama,” ujar Sabaruddin pada 16 Juni 2025.

Minimnya Kesiapan Daerah di Kaltim Jalankan Sekolah Rakyat, Darlis Dorong Peran Aktif Pemprov

Menurutnya, masing-masing OPD memiliki program dan indikator kinerja yang berbeda, sehingga keterlibatan langsung dari seluruh perangkat daerah menjadi kunci penyusunan anggaran yang tepat sasaran dan menyeluruh.

Sabaruddin juga menyayangkan absennya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dalam rapat pembahasan prognosis pendapatan. Ketidakhadiran tersebut dinilainya menjadi hambatan serius dalam mendalami aspek pendapatan daerah yang sangat krusial bagi keberlangsungan APBD.

“Komisi II berhak mempertanyakan sejauh mana perkembangan prognosis. Tapi sayangnya, Kepala Bapenda hari ini tidak hadir,” ungkapnya.

Penutupan RSHD Disesalkan, Darlis Minta Pemprov Segera Cari Solusi Konkret

Ia menambahkan, ketidaktepatan data anggaran dari BPKAD dapat memengaruhi kualitas keputusan dalam pengalokasian anggaran di masa mendatang.

“Kalau data dari BPKAD belum akurat, tentu sangat disayangkan karena itu menjadi indikator paling vital dalam menentukan arah penggunaan anggaran,” tegasnya.

Oleh sebab itu, kehadiran OPD dalam setiap rapat kerja menurutnya bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban dalam memastikan transparansi dan keakuratan penyampaian informasi.

Di akhir pernyataannya, Sabaruddin berharap seluruh dinas ataupun perwakilan kepala dinas dapat memberikan laporan hasil rapat dengan informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Picture of DPRD Kaltim
DPRD Kaltim
Artikel kerja sama DPRD Kaltim dengan ProPublika.id.
Bagikan
Berikan Komentar