SAMARINDA — Rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Kalimantan Timur digelar untuk membahas sejumlah persoalan mendesak terkait pembangunan daerah. Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah masalah lahan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengawal seluruh pembangunan infrastruktur meskipun pembahasan anggaran dan persoalan lahan belum menemukan titik terang.
Ia menekankan bahwa urusan lahan sepenuhnya berada dalam kewenangan Komisi I, sementara Komisi III hadir untuk memberikan pandangan terkait progres infrastruktur.
“Komisi III itu diundang Komisi I karena persoalan pembahasan lahan. Itu memang kewenangan mereka,” ujarnya.
“Komisi III tetap mengawal infrastrukturnya, jalannya. Alhamdulillah progresnya berjalan terus,” lanjut Abdulloh.
Namun, pembangunan infrastruktur kini menghadapi tantangan lain berupa pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), yang berpotensi menekan kemampuan fiskal Kaltim. Ia menyampaikan bahwa seluruh sektor, termasuk infrastruktur, akan terdampak oleh penurunan tersebut.
“Tadi pembahasannya masih alot, belum ada kesimpulan apa pun. Masih deadlock,” ucapnya.
Abdulloh menambahkan bahwa berbagai usulan pembangunan dari OPD maupun anggota DPRD perlu disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah. Ia menegaskan pentingnya menetapkan skala prioritas agar pembangunan tidak tersendat.
“Usulan banyak, tapi kita ini uangnya belum tahu. Nanti dibahas lebih detail masuk ke skala prioritas,” tandasnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
