SAMARINDA — Ketegangan kembali mencuat dalam proses penetapan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur untuk periode 2025–2028. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan yang diumumkan DPRD Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengakui adanya persoalan koordinasi selama proses seleksi. Ia menjelaskan bahwa PKB tidak dapat berpartisipasi secara optimal karena Ketua Komisi I yang berasal dari fraksi tersebut mengalami sakit dalam waktu yang cukup lama.
“Ketua Komisi 1 sudah hampir lima bulan tidak bisa hadir karena sakit. Jadi saat proses seleksi berlangsung, PKB tidak memiliki keterwakilan,” ucap Hamas.
Meskipun tahapan penilaian tetap berjalan, DPRD memahami alasan keberatan PKB yang merasa tidak diberi ruang dalam proses penentuan, terutama karena seleksi menggunakan sistem penilaian berbasis skor.
Hamas menegaskan bahwa mekanisme seleksi berlangsung secara terbuka. Namun, absennya perwakilan PKB membuat fraksi tersebut merasa terpinggirkan dalam pengambilan keputusan.
Terkait permintaan PKB untuk membatalkan hasil seleksi, Hamas menyampaikan bahwa evaluasi masih dapat dilakukan.
“Kalau memang secara aturan memungkinkan untuk diperbaiki atau ditinjau ulang sesuai permintaan PKB, kita akan bahas dulu di Komisi 1,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian persoalan ini akan melibatkan seluruh fraksi di DPRD. Jika tidak ditemukan titik temu, jalur hukum tetap menjadi opsi.
Sebelumnya, tujuh nama yang dinyatakan lolos tercantum dalam surat bernomor 03/UKK-KPID-Kaltim/XI/2025 yang ditandatangani Ketua Tim Pelaksana Uji Kelayakan, Agus Suwandy. Sementara tiga petahana Adji Novita Wida Vantina, Dedy Pratama, dan Sabir Ibrahim ditempatkan sebagai calon cadangan. (An/Adv/DPRDKaltim)
