• Pariwara
  • DPRD Kaltim Soroti 2.000 Kursi Kosong di SD Negeri Samarinda
Pariwara

DPRD Kaltim Soroti 2.000 Kursi Kosong di SD Negeri Samarinda

Lebih dari 2.000 kursi SD negeri di Samarinda kosong. DPRD Kaltim desak pembenahan mutu agar sekolah negeri tidak ditinggalkan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto : Propublika.id)

SAMARINDA — Awal tahun ajaran baru di Samarinda menyuguhkan pemandangan yang kontras. Sekolah swasta dipadati antrean pendaftar, sementara sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) justru banyak yang sepi. Data terbaru mencatat lebih dari 2.000 kursi di SD negeri tidak terisi.

Kondisi ini mendapat sorotan dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Ia menilai fenomena tersebut sebagai gejala serius turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.

“Kalau masyarakat lebih condong ke sekolah swasta, berarti ada persoalan mendasar di sekolah negeri yang perlu segera dibenahi. Ini bukan sekadar soal angka pendaftar, tapi kualitas layanan pendidikan,” ujarnya.

Menurut Darlis, orang tua kini lebih mempertimbangkan kualitas pengajaran, kedisiplinan, dan fasilitas belajar. Ditambah lagi, meningkatnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat membuat biaya sekolah swasta tidak lagi menjadi kendala besar.

“Banyak orang tua tidak ragu mengeluarkan biaya tambahan asalkan yakin anak mereka mendapat pendidikan lebih baik,” terangnya.

Ia memperingatkan, bila tren ini terus dibiarkan, sekolah negeri dengan jumlah murid minim bisa menghadapi rasionalisasi: digabung dengan sekolah lain, atau bahkan ditutup.

“Kita tidak boleh menunggu sampai sekolah negeri hanya jadi formalitas. Jika terus ditinggalkan, eksistensinya bisa terancam,” tegasnya.

Sebagai solusi, Darlis menekankan perlunya terobosan dari sekolah negeri. Status sebagai sekolah pemerintah tidak bisa lagi dijadikan satu-satunya keunggulan. Menurutnya, pembenahan mutu guru, metode pengajaran yang lebih menarik, hingga manajemen sekolah yang terbuka penting untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat.

“Sekolah negeri seharusnya unggul karena biaya ringan dan aksesnya merata. Tapi kelebihan itu akan sia-sia jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas,” katanya.

Darlis juga meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh guna menyiapkan strategi perbaikan. Ia menegaskan langkah tersebut penting agar sekolah negeri tetap relevan dan mampu bersaing di tengah derasnya minat masyarakat pada sekolah swasta.

Baca juga :

Picture of DPRD Kaltim
DPRD Kaltim
Artikel kerja sama DPRD Kaltim dengan ProPublika.id.
Bagikan
Berikan Komentar