SAMARINDA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya regulasi lingkungan yang benar-benar berfungsi sebagai alat kontrol, bukan sekadar formalitas hukum.
Dalam Rapat Paripurna ke-23 DPRD Kaltim, Senin (14/7/2025), juru bicara fraksi, Didik Agung Eko Wahono, menekankan bahwa setiap pasal dalam revisi aturan harus bisa menjadi “rem” terhadap laju eksploitasi tambang, perkebunan, maupun pembangunan skala besar di Bumi Etam.
“Perubahan aturan ini jangan sampai hanya menambah tebal dokumen, tetapi miskin daya kontrol. Kita butuh instrumen yang benar-benar bisa menekan dampak industri di lapangan,” tegas Didik.
Ia menilai, Kalimantan Timur sudah terlalu lama menjadi lumbung energi tanpa memperhitungkan dampak ekologis. Lubang tambang, pencemaran sungai, hingga konflik lahan disebut menjadi warisan yang ditanggung rakyat, sementara keuntungan besar justru dinikmati segelintir pihak.
Fraksi banteng moncong putih ini juga menekankan pentingnya semangat Trisakti Bung Karno—berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan—untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam tidak semata menguntungkan investor, tetapi juga melindungi rakyat serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Pembangunan di Kaltim jangan hanya mengejar profit jangka pendek. Kita perlu arah kebijakan yang memastikan anak cucu masih bisa menikmati tanah dan air yang bersih,” ujarnya.
PDI Perjuangan mendorong agar raperda yang tengah dibahas memuat standar pengawasan ketat, sanksi tegas, serta ruang partisipasi publik yang luas. Dengan begitu, regulasi lingkungan benar-benar hadir sebagai benteng kuat, bukan sekadar simbol politik.
Baca juga :
