SAMARINDA – Di tengah sorotan publik terhadap penggunaan anggaran pendidikan, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur mengambil langkah konkret untuk memastikan dana pendidikan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pada Selasa (6/5/2025), Pansus yang tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun 2024 melakukan inspeksi lapangan ke sejumlah proyek pembangunan sekolah di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk nyata pengawasan anggaran secara transparan dan akuntabel. Dengan meninjau langsung proyek pendidikan di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Pansus ingin memastikan kesesuaian laporan dengan kondisi di lapangan.
Ketua Pansus, Agus Suwandy, bersama anggota Sugiyono dan Fadly Imawan, mengunjungi dua lokasi: SMK Negeri 6 Semoi 2 dan SMK Negeri 1 Bukit Raya. Namun, harapan akan progres positif justru berbanding terbalik dengan temuan di lapangan.
Di SMKN 6 Semoi, dua gedung — workshop dan kantor — masih dalam proses pembangunan. Ironisnya, bangunan workshop senilai lebih dari Rp1 miliar dinilai jauh dari standar kelayakan.
“Bangunan ini sangat disayangkan, tidak memenuhi standar. Banyak catatan kami, terutama agar workshop ini diperbaiki agar bisa digunakan dan aman untuk menyimpan alat-alat siswa,” tegas Agus.
Sidak berlanjut ke SMKN 1 Bukit Raya. Meski sebagian bangunan telah selesai, Pansus menemukan sejumlah persoalan serius. Aula sekolah terbengkalai karena kontrak diputus sepihak akibat ketidakmampuan kontraktor menyelesaikan proyek. Sementara itu, kondisi toilet dan kandang ternak juga sangat memprihatinkan.
“Toilet rusak parah, dan kandang sapi dibangun seadanya, tidak sesuai standar,” ungkap Agus.
Ia berharap proyek-proyek yang mangkrak dapat dialokasikan kembali melalui APBD Perubahan 2025 atau menjadi prioritas dalam APBD 2026.
Pansus menegaskan pentingnya kualitas pembangunan fasilitas pendidikan demi mendukung mutu pembelajaran, khususnya di kawasan strategis penyangga IKN.
Baca juga :
- DPRD Soroti Ketimpangan Pembangunan di Kutai Barat
- Ananda Terima SMSI Kaltim, Dorong Sinergi Media dan DPRD
- Hamas: Awasi Proyek di Kaltim, Lindungi Lingkungan!
