Silpa Capai Rp2 Triliun, Damayanti Desak Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Anggaran Pemprov Kaltim
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menilai Silpa APBD Kaltim Rp2 triliun cermin lemahnya perencanaan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menilai Silpa APBD Kaltim Rp2 triliun cermin lemahnya perencanaan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo P, menilai terbakarnya Hotel Atlet cermin lemahnya pengawasan fasilitas dari dana publik.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, mengatakan stunting bukan hanya masalah gizi. Berkaitan erat dengan kualitas generasi masa depan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, desak Dinkes Kaltim intensifkan pencegahan DBD yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Komisi IV DPRD Kaltim temukan pelanggaran aspek keselamatan kerja, ketenagakerjaan, dan transparansi CSR di dua perusahaan tambang.
Giaz mendorong lahirnya platform transportasi daring lokal berbasis koperasi atau komunitas. Warga jadi pemilik saham hingga pengembang.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan limbah sawit selama ini jadi masalah. Pengolahan serius dinilai progresif.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai program Sekolah Rakyat bisa jadi solusi menjawab tantangan pendidikan di daerah-daerah 3T.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang harus diberikan merata.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyebut minimnya fasilitas pendidikan di Mahulu adalah bentuk nyata ketidakadilan pembangunan.