Hasanuddin Mas’ud: Perlu Payung Hukum atas Pemisahan Pemilu
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan perlunya juknis dan payung hukum usai MK putuskan pemilu 2029 digelar terpisah.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan perlunya juknis dan payung hukum usai MK putuskan pemilu 2029 digelar terpisah.
Firnadi Ikhsan mendukung strategi Gubernur Kaltim melibatkan BUMD di sektor migas dan tambang untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Kaltim menyoroti laporan BPK terkait kinerja BUMD, termasuk piutang Rp76 miliar dari PT MMP yang belum masuk kas daerah.
Aset Pemprov Kaltim di Jakarta kini dikelola jadi hotel Blue Sky Pandurata dan mulai menyumbang PAD hingga Rp904 juta per tahun.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya, menyoroti defisit ribuan tenaga medis dan mendesak pemerataan layanan kesehatan.
DPRD Kaltim menyambut rencana pemanfaatan Sungai Mahakam sebagai jalur angkutan alat berat batu bara untuk mengurangi kerusakan jalan.
DPRD Kaltim menjadwalkan rapat gabungan lintas komisi untuk membahas maraknya tambang ilegal di kawasan Hutan Pendidikan Unmul.
Damayanti juga menyoroti landasan kebijakan penonaktifan kepala sekolah yang dinilai perlu dikaji secara administratif.
Empat siswa SMK diduga jadi korban pelecehan seksual pembina Pramuka. Damayanti: bentuk pengkhianatan pendidikan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menyatakan masih menanti regulasi turunan dan petunjuk teknis penyelenggara pemilu.