SAMARINDA — Rencana pemerintah pusat untuk memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) Kalimantan Timur pada tahun 2026 mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk para legislator di daerah tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menyatakan dukungannya terhadap langkah penolakan pemotongan DBH yang tengah digulirkan. Menurutnya, sebagai salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia, Kaltim semestinya memperoleh DBH yang proporsional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
“Kaltim selama ini selalu menjadi anak manis, selalu adem dan tenang,” ucapnya.
Meski demikian, Samsun menegaskan bahwa ketenangan masyarakat tidak boleh mengurangi semangat memperjuangkan kesejahteraan mereka. Ia mengingatkan bahwa kebijakan pemotongan DBH berpotensi menghambat pembangunan di Kaltim.
Ia juga menambahkan, jika jalur koordinasi pemerintahan tidak mampu memberikan solusi terhadap keberatan masyarakat atas pemotongan DBH, maka munculnya reaksi keras dari warga tak bisa dihindari.
“Kami tentunya tidak bisa menghalangi masyarakat Kalimantan Timur untuk melakukan aksi,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Kaltim kemungkinan hanya memiliki dana sebesar Rp. 15 triliun pada anggaran 2026 dan mengalami penurunan signifikan dari sebelumnya yang memiliki angka sebesar Rp. 21 triliun. (An/Adv/DPRDKaltim)
