SAMARINDA– Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji, yakni Gratispol Kesehatan, mendapat dukungan penuh dari Komisi IV DPRD Kaltim. Program ini dinilai sebagai langkah penting menuju pelayanan kesehatan universal bagi seluruh masyarakat Benua Etam.
Namun di balik dukungan tersebut, Komisi IV turut menyampaikan sejumlah catatan penting demi menjamin keberlangsungan dan efektivitas program ini ke depan.
Salah satu sorotan utama adalah kebutuhan akan kepastian regulasi sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan program Gratispol Kesehatan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim yang baru saja digelar, Komisi IV menelaah progres, kesiapan teknis, serta tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi.
“Kami ingin memastikan program ini tidak hanya mendapat dukungan secara politik, tetapi juga diawasi pelaksanaannya dengan ketat,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba.
Ia menekankan bahwa rapat tersebut menjadi momentum penting untuk menjawab keresahan masyarakat yang menanti realisasi janji layanan kesehatan gratis.
“Kita memang ingin segera menjalankan program ini, tetapi tanpa dasar hukum yang jelas, justru akan menyulitkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, H. Baba menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim masih menunggu hasil koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Langkah ini dinilai penting agar program Gratispol Kesehatan dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Sebaik apa pun niatnya, kami ingin program ini dijalankan secara tertib dan sah secara hukum, karena menyangkut dana publik dan hak masyarakat,” pungkasnya.
Baca juga :
