SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, meminta pemerintah daerah dan instansi terkait meninjau ulang mekanisme serta kriteria pemilihan Duta Budaya.
Permintaan ini menyusul mencuatnya kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mantan Duta Budaya Berau.
“Ke depan, perangkat daerah yang menyelenggarakan kegiatan seperti ini harus jauh lebih selektif, baik dalam kriteria, asesmen, maupun aspek pendukung lainnya,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa persoalan utama bukan terletak pada gelar atau status yang disandang pelaku, melainkan pada tindakan pelecehan itu sendiri. Menurutnya, perbuatan tersebut tidak dapat ditoleransi baik dari sudut pandang agama maupun norma sosial.
“Gelar itu bukan masalahnya. Pelecehan seksual jelas tidak bisa ditoleransi dalam nilai agama dan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Agusriansyah menyoroti pentingnya pendidikan moral sejak dini. Ia menilai keluarga memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak, mulai dari pola asuh, kedekatan emosional, hingga lingkungan pergaulan yang sehat.
Ia juga menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas agar pelaku mendapatkan efek jera. Evaluasi pemilihan Duta Budaya dan penguatan pendidikan karakter diharapkan mampu mencegah kasus serupa terulang di kemudian hari. (An/Adv/DPRDKaltim)
