SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana menerapkan sistem digital dalam pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, serta pemerataan penyaluran CSR ke seluruh wilayah Kaltim.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan regulasi khusus terkait mekanisme digitalisasi CSR. Melalui sistem ini, proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan akan menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur.
“Selama ini laporan masih dilakukan secara manual, begitu juga proses mengawasinya. Dengan digitalisasi CSR, semuanya bisa dilakukan lebih cepat, mulai dari penginputan data, pengawasan, hingga pengarahannya,” ucap Darlis.
Darlis menambahkan, meski pemerintah menyiapkan arah kebijakan, tanggung jawab pengelolaan dana tetap berada di tangan perusahaan masing-masing.
“Perusahaan tetap memegang kendali dana CSR. Pemerintah hanya mengarahkan agar program yang dijalankan sesuai kebutuhan pembangunan daerah,” terangnya.
Melalui platform digital tersebut, nantinya akan tersedia daftar program prioritas yang dapat dipilih perusahaan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, kepemudaan, olahraga, hingga infrastruktur. Perusahaan bebas menentukan program sesuai kemampuan finansial dan fokus kontribusi mereka.
Pemprov juga akan menetapkan jenis kegiatan, lokasi, serta besaran anggaran yang dibutuhkan. Dengan sistem digital ini, pemerintah berharap distribusi CSR tidak lagi terpusat di wilayah tertentu, tetapi dapat menjangkau daerah-daerah yang selama ini minim sentuhan pembangunan. (An/Adv/DPRDKaltim)
