SAMARINDA – Kerusakan parah pada sejumlah ruas jalan di Samarinda, terutama di kawasan Jalan HAM Rifaddin, semakin meresahkan masyarakat. Akses yang terganggu tidak hanya menghambat aktivitas harian warga, tapi juga menimbulkan efek domino terhadap sektor ekonomi dan keselamatan pengguna jalan.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyoroti urgensi penanganan kerusakan tersebut. Ia menyebut, kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, pelajar, dan tenaga kesehatan.
“Ini bukan sekadar jalan rusak, tapi hambatan nyata bagi masyarakat. Akses terganggu, roda ekonomi melambat, dan potensi kecelakaan meningkat,” tegas Subandi saat ditemui, Senin (30/6/2025).
Agusriansyah: Cegah Narkoba Lewat Ruang Aman dan Kreativitas
Subandi menjelaskan bahwa keluhan masyarakat terus mengalir ke DPRD, terutama dari wilayah-wilayah yang sangat bergantung pada jalur darat sebagai satu-satunya akses utama. Ia mencontohkan banyak warga yang harus memutar jauh atau mengalami kerusakan kendaraan akibat lubang besar di tengah jalan.
“Ketika UMKM tidak bisa distribusi barang, anak sekolah terlambat, atau pasien sulit dibawa ke rumah sakit, itu jadi persoalan besar yang tidak bisa ditunda,” tambahnya.
Anggaran perbaikan jalan, kata Subandi, masih menjadi kendala utama. Dari total anggaran Rp28 miliar yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan di UPTD PUPR, hanya tersisa kurang dari Rp20 miliar yang dapat digunakan secara teknis setelah dipotong biaya operasional seperti BBM.
Meskipun begitu, ia menilai bahwa langkah darurat masih bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih luas.
“Tambal sulam mungkin bukan ideal, tapi dalam kondisi sekarang, itu adalah solusi tercepat untuk mencegah kerugian lebih jauh. Pemerintah tak boleh menunggu sampai akses benar-benar putus,” jelasnya.
Subandi juga menegaskan bahwa pihaknya di Komisi III akan mendorong penambahan anggaran pada APBD 2026, dengan harapan perbaikan bisa lebih menyasar titik-titik prioritas yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
“Kita tidak bicara kenyamanan semata, tapi tentang kebutuhan dasar. Kalau akses mobilitas saja terhambat, jangan harap daerah bisa tumbuh dan masyarakat bisa sejahtera,” pungkasnya.
(Ikh/Adv/DPRDKaltim)
