SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berjalan meski terdapat wacana revisi Undang-Undang IKN yang digulirkan Partai NasDem.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi usulan dari DPP Partai NasDem yang mengusulkan agar Jakarta kembali menjadi ibu kota negara, sementara IKN Nusantara difungsikan sebagai pusat pemerintahan provinsi Kaltim. Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menegaskan bahwa wacana politik tidak serta-merta mengubah realitas hukum dan pembangunan.
“Itu masih sebatas gagasan politik. Faktanya, UU IKN masih berlaku, belum pernah digugat, apalagi dicabut. Jadi pembangunan tetap berjalan sesuai koridor hukum,” ujarnya pada Selasa (22/7/2025).
Hamas menekankan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap IKN masih jelas terlihat, baik melalui kebijakan maupun alokasi anggaran. Ia menyatakan dana dari APBN masih terus dialirkan untuk menopang proyek-proyek strategis di IKN.
Lebih lanjut, Hamas mengungkapkan sejumlah kemajuan pembangunan di kawasan IKN. Progress tersebut mencakup rencana komersialisasi bandara untuk menunjang investasi, hingga pembangunan hotel dan tiga lapangan golf—salah satunya akan dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. “Ini bukti ekosistem ekonomi di IKN sedang dibangun serius,” tambahnya.
Hamas menilai langkah-langkah tersebut tidak hanya memperkuat pondasi IKN sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
“Selama tidak ada perubahan hukum yang sah, kami di DPRD Kaltim tetap berpegang pada UU IKN dan mendukung percepatan pembangunan Nusantara,” tegasnya.
Baca juga :
