SAMARINDA — Dalam pembahasan belanja daerah Rancangan APBD Kaltim 2026, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Pemerintah Provinsi. Pandangan umum ini dibacakan oleh Abdul Rakhman Bolong dalam rapat paripurna ke-45.
Total belanja daerah untuk 2026 direncanakan mencapai Rp15,15 triliun, terdiri atas belanja operasi sebesar Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, serta belanja transfer Rp5,89 triliun.
Gerindra menilai penurunan APBD 2026 dipicu oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. “Dampaknya sangat besar terhadap kemampuan daerah membiayai pelayanan publik dan pembangunan,” ucapnya.
Oleh karena itu, fraksi meminta Pemprov memastikan program-program prioritas tetap berjalan optimal, termasuk Gratispol, Jospol, layanan kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Sementara itu, program nonprioritas disarankan untuk direstrukturisasi atau ditunda.
Gerindra juga menyoroti masih lemahnya perlindungan sosial, terutama dalam akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Keluhan mengenai ketimpangan sarana pendidikan di daerah terpencil disebut masih kerap muncul, meski anggaran pendidikan telah dialokasikan 20 persen dari total APBD.
Fraksi mendorong Pemprov memperluas bantuan bagi sekolah swasta, meningkatkan sertifikasi guru swasta, serta mempercepat pembangunan balai latihan kerja di seluruh kabupaten/kota.
“Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi SDM Kaltim di tengah pesatnya pembangunan IKN,” lanjutnya.
Di sektor ekonomi, Gerindra mengusulkan penguatan industri strategis, percepatan investasi, serta sinkronisasi kebijakan untuk mendorong inklusi keuangan masyarakat. Termasuk di dalamnya upaya menarik investasi manufaktur dan hilirisasi melalui kemudahan perizinan dan pemberian tax holiday di kawasan industri Maloy, Kariangau, dan Buluminung.
Gerindra juga menyoroti buruknya konektivitas jalan di sejumlah wilayah seperti Kutai Barat, Mahulu, serta ruas Kota Bangun–Kenohan–Muara Wis di Kutai Kartanegara. Perbaikan dan peningkatan akses jalan menuju wilayah pedalaman dinilai harus menjadi prioritas Dinas PUPR dalam APBD 2026.
Terkait pembiayaan daerah, fraksi mengingatkan bahwa penutupan defisit APBD 2026 sangat bergantung pada SiLPA 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp900 miliar.
“Pemerintah diharapkan memastikan pengelolaan pembiayaan dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah fiskal di tahun berjalan,” pungkasnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
